“Mari kita gencarkan kembali Pencegahan Stunting di Bali. Meskipun saat ini Kita sedang berperang dengan situasi Pandemi Covid-19”, kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr. Ketut Suarjaya, MPPM secara Virtual, saat membuka acara sekaligus menjadi narasumber Pertemuan Sosialisasi/ Koordinasi LP/LS Terkait Kebijakan Pelaksanaan Posyandu, Selasa, 4 Agustus 2020 yang dipusatkan di Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
Acara ini diikuti oleh Dinas Kesehatan 9 Kab/Kota, Dinas PMD 9 Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dinas PMD, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali, BKKBN Provinsi Bali, Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Kepala Seksi Kesga Gizi Dinas Kesehatan provinsi Bali serta Staf Seksi Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Lebih lanjut, dr. Suarjaya mengungkapkan, saat ini Pandemi Covid-19 memang selalu membayangi setiap kegiatan. Akan tetapi itu bukan masalah bagi Dinas Kesehatan serta layanan memberikan pelayanan terbaiknya. “Kita harus menjalankan program posyandu dengan protokol kesehatan Covid-19. Ini sangatlah penting karena kesehatan masyarakat justru lebih utama. Apalagi untuk menciptakan generasi yang lebih baik demi Bangsa dan Negara ini”, katanya.
Dokter Suarjaya juga menghimbau semua tenaga kesehatan disetiap Kabupaten/Kota melakukan pelayanan maksimal sesuai protokol Covid-19. “Memang kalau dirunut dari pengertiannya, stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi”, paparnya.
Faktor lingkungan lanjut dr. Suarjaya, berperan dalam menyebabkan perawakan pendek antara lain status gizi ibu, tidak cukup protein dalam proporsi total asupan kalori, pola pemberian makan kepada anak, kebersihan lingkungan, dan angka kejadian infeksi di awal kehidupan seorang anak. Asap rokok juga sangat berbahaya bagi perkembangan janin. Selain faktor lingkungan, juga dapat disebabkan oleh faktor genetik dan hormonal. Akan tetapi, sebagian besar perawakan pendek disebabkan oleh malnutrisi.
“Jika gizi tidak dicukupi dengan baik, dampak yang ditimbulkan memiliki efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Gejala stunting jangka pendek meliputi hambatan perkembangan, penurunan fungsi kekebalan, perkembangan otak yang tidak maksimal yang dapat mempengaruhi kemampuan mental dan belajar tidak maksimal, serta prestasi belajar yang buruk. Sedangkan gejala jangka panjang meliputi obesitas, penurunan toleransi glukosa, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan osteoporosis”, jelasnya. Selanjutnya tegas Kadiskes, ada beberapa antisipasi untuk mencegah stunting di lapangan, yaitu melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur. “Nah disinilah tugas dari layanan memberikan pelayanan maksimal”, ungkapnya.
Di sisi lain, dr. Suarjaya menambahkan, fungsi petugas di layanan adalah memberikan informasi kepada ibu hamil serta pasangannya agar memenuhi nutrisi yang baik selama masa kehamilan antara lain dengan menu sehat seimbang, asupan zat besi, asam folat, yodium yang cukup. Juga melakukan kunjungan teratur ke Posyandu”, paparnya.
Pemateri selanjutnya disampaikan Kepala Bidang Keswadayaan dan Lembaga Kemasyarakatan, Dinas PMD Provinsi Bali yang menyampaikan materi berjudul Strategi Optimalisasi Posyandu Sebagai LKD.
Diungkapkan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no.18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka diwajibkan kepada pemerintah daerah untuk memberdayakan LKD yang ada di wilayahnya termasuk posyandu. Hal ini termasuk dalam penganggaran kegiatan dapat dianggarkan dari APBDes maupun dari dana daerah lainnya. Sesuai dengan Permendagri 19 tahun 2011, maka perlu dilakukan pengintegrasian layanan social dasar di Posyandu dengan melibatkan berbagai unsur dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga, kesehatan lansia, BKB, Pos PAUD dan sebagainya.
Pada sesi terakhir dilaksanakan acara diskusi, dimana ada 3 poin yang menjadi hasil pokok petemuan tersebut yaitu Pelaksanaan Posyandu harus digencarkan serta tetap memperhatikan pelaksanaan Protokol Kesehatan dengan Ketat, Mengingatkan kepada Desa se-Bali agar membentuk Pokja Posyandu dan Memantapkan fungsinya. (Promkes dan Humas Dinas Kesehatan Provinsi Bali).
