Epidemi HIV/AIDS merupakan permasalahan sosial yang memerlukan perhatian dari lintas sektor guna mencapai target bersama yaitu mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030. Dalam mendukung hal tersebut haruslah didukung dengan data dan informasi yang akurat dalam mendukung pengambilan kebijakan pengendalian HIV/AIDS di Bali. Selain itu, salah satu misi Gubernur Bali yaitu mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan menuju visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang jika diterjemahkan adalah penerapan sistem informasi kesehatan di Provinsi Bali dengan satu data kesehatan terintegrasi dalam mendukung one island one management. Peran data dalam mendukung visi dan misi tersebut sangatlah penting. Untuk itu Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengadakan pertemuan validasi data tingkat Provinsi bertempat di Hotel Mercure Bali Harvestland Kuta Badung, 17-19 Juni 2019 dihadiri oleh lintas sektor dan pemegang program HIV/AIDS se-Bali.
Pemerintah dalam hal ini cukup dini memperhatikan aspek kesehatan termasuk HIV dan AIDS di kalangan penduduk sebagai program nasional yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2004-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam 10 tahun terakhir telah banyak program pencegahan dan penanggulangan AIDS yang dikembangkan oleh kementerian/lembaga lintas sektor. Meski fokus dan prioritas dari seluruh program tersebut cukup berbeda namun mengandung esensi pencegahan HIV dan AIDS sebagai bagian dari materi program tersebut.
Untuk Propinsi Bali dari sejak kasus pertema ditemukan pada tahun 1987 sampai bulan Maret 2019 sudah ditemukan sebanyak 21.018 kasus dimana 12.678 pasien ditemukan dalam fase HIV dan 8.340 pasien ditemukan dalam fase HIV lanjut atau AIDS.
Dari seluruh pasien perkiraan faktor resiko penularan masih melalui hubungan heteroseksual sebanyak 76,4% kasus baru dan melalui hubungan homoseksual sebanyak 14,2% kasus baru. Kelompok umur pasien masih didominasi oleh kelompok umur 20-29 tahun sebanyak 38% kasus baru dan kelompok umur 30-39 tahun sebanyak 35% kasus baru.
Untuk penemuan kasus baru dalam 3 tahun terakhir sudah ada penurunan penemuan kasus baru setiap tahunnya dari 2.529 kasus baru di tahun 2015 menjadi 2.174 kasus baru pada tahun 2018.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali berharap dari pertemuan tersebut menjawab permasalahan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap jenjang administrasi dari tingkat layanan, kabupaten kota, provinsi dan pusat, sebagai forum diskusi untuk menyampaikan dan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dari mulai pengumpulan, pengolahan hingga analisis data dalam mendukung mendukung program pengendalian HIV di Indonesia khusunya Provinsi Bali.
Upaya pengembangan program harus diikuti dengan monitoring dan evaluasi untuk menilai efektifitas program. Data yang akurat sangat diperlukan dalam evaluasi, estimasi dan perencanaan program untuk digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan.
Dalam rangka pemantauan dan evaluasi upaya program yang telah dilakukan, pencatatan dan pelaporan program terhadap berbagai upaya pelayanan yang telah dilakukan sangatlah penting. Pencatatan dan pelaporan yang akurat, valid dan tepat waktu tentunya akan dapat menjawab berbagai indikator yang telah ditetapkan baik global maupun nasional.
Sejalan dengan visi dan misi Gubernur Bali yaitu menghasilkan satu data kesehatan terintegrasi dalam mendukung one island one management penerapan aplikasi Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA) pada dasarnya merupakan alat monitoring yang dapat menyediakan informasi strategis yang digunakan sebagai dasar mengambil suatu kebijakan, penyusunan perencanaan dan evaluasi, serta kebutuhan dalam menjawab berbagai indikator yang telah ditetapkan baik global maupun nasional.
