Kadiskes Dr dr I Nyoman Gede Anom Siap Support Layanan dan Regulasi program JKN
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr dr I Nyoman Gede Anom, M.Kes siap mensupport Layanan dan Regulasi sesuai dengan ketentuan dari JKN, agar Program JKN bisa berjalan sesuai dengan harapan serta perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disampaikan dalam Kegiatan Sinergi dan Kolaborasi (SERASI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama KORPRI dengan tema “Kinerja Maksimal, Kesehatan Terjamin : JKN Hadir Untuk ASN Sehat Produktif” yang dilaksanakan Rabu, 22 April 2026 lalu di Harris Hotel Jl. Cokroaminoto No.23-25, Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
Dalam Kegiatan tersebut menghadirkan beberapa Narasumber yaitu dr. I Nyoman Wiwiek Yuliadewi selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, dr Indra Tarigan, Dr dr I Nyoman Gede Anom, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan dr. Anak Agung Made Naradipa, MARS dari Pelayanan Keperawatan dan Marketing RSU Puri Raharja.
Sebagai narasumber dengan tema “Pemastian layanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan regulasi”, Dr dr I Nyoman Gede Anom menyampaikan perkembangan jumlah Layanan Kesehatan di Bali saat ini.
“Sampai saat ini, Fasilitas layanan Kesehatan terus meningkat. Demikian pula dengan perkembangan jumlah Rumah Sakit yang tersedia. Dan pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara adil, merata, dan berkualitas. Di Bali, pemastian layanan kesehatan tidak hanya mengacu pada kebutuhan medis, tetapi juga mempertimbangkan aspek budaya, pariwisata, serta regulasi daerah. Pemerintah Provinsi Bali menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan, dengan pendekatan komprehensif yang mencakup kebijakan, regulasi, serta peningkatan fasilitas dan SDM kesehatan ,”katanya.
Dr dr I Nyoman Gede Anom juga menegaskan, Pemastian layanan kesehatan berarti menjamin bahwa layanan tersedia sesuai kebutuhan masyarakat, layanan diberikan berdasarkan standar medis, layanan sesuai regulasi yang berlaku dan layanan dapat diakses secara merata. Di Bali, pendekatan ini dilakukan melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terintegrasi dari tingkat desa hingga Provinsi.
“Kebutuhan layanan kesehatan di Bali dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya adalah faktor Demografi dan Geografis. Dimana terdapat wilayah terpencil yang belum terjangkau fasilitas kesehatan, Distribusi fasilitas belum merata di seluruh kabupaten. Dan sebagai solusi, pemerintah mengembangkan program “Satu Desa – Satu Klinik” untuk pemerataan akses layanan. Bali sendiri memiliki kekhasan dalam pelayanan kesehatan melalui Pengobatan tradisional Bali (Usada Bali), Integrasi pengobatan modern dan tradisional. Sehingga pemerintah mendorong integrasi layanan ini secara sistematis dan terstandar agar tetap aman dan efektif,”katanya.
Di Sisi lain, Dr dr I Nyoman Gede Anom juga menambahkan, Sebagai destinasi wisata internasional, Bali membutuhkan layanan kesehatan bagi wisatawan,standarisasi layanan seperti spa dan klinik dan juga regulasi kesehatan pariwisata. Regulasi ini penting untuk membentuk sistem layanan yang terintegrasi dan aman.
“Khusus untuk Pemastian layanan kesehatan di Bali didukung oleh berbagai regulasi Daerah yaitu Peraturan Gubernur Bali terkait sistem kesehatan, Perda kesehatan pariwisata dan layanan masyarakat serta Kebijakan integrasi layanan tradisional. Selain itu pula peran Institusi seperti Dinas Kesehatan Provinsi Bali memiliki peran penting dalam Perencanaan kebijakan kesehatan, Pelaksanaan program kesehatan dan Evaluasi dan pengawasan layanan. Dinas Kesehatan juga memastikan pelayanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas serta berbasis kebutuhan lokal masyarakat,”katanya.
Untuk mensupport kegiatan JKN, Dr dr I Nyoman Gede Anom mengatakan bahwa ada beberapa strategi utama yang diterapkan di Bali diantaranya adalah pendekatan berbasis bukti, kebijakan dibuat berdasarkan data kesehatan masyarakat serta kondisi geografis dan sosial budaya. Untuk integrasi Sistem Layanan dilaksanakan dari Puskesmas hingga rumah sakit serta Integrasi layanan modern dan tradisional. ***Tim Humas Dinas Kesehatan Provinsi Bali