Dokter Ketut Suarjaya : Ketersediaan Tenaga Medis di Bali Masih Mencukupi
“Sampai saat ini, ketersediaan tenaga medis di Bali baik jenis, jumlah maupun kompetensinya masih mencukupi yang tersebar di seluruh rumah sakit rujukan Covid-19 di Bali”, kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya saat menerima dan menjawab pertanyaan anggota DPD RI Anak Agung Gde Agung, Kamis (28/5) di ruang kerjanya.
Lebih lanjut, dr. Suarjaya menjelaskan bahwa pada awal pandemi sempat terjadi kekawatiran penyediaan APD, namun berkat koordinasi yang baik antara Gugus Tugas Daerah dan Pusat, maka kebutuhan APD bisa terpenuhi.
“Ketersediaan APD tersebut bersumber dari bantuan Gugus Tugas Nasional, Pengadaan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Bali, sumbangan-sumbangan dari yayasan, lembaga masyarakat, lembaga swasta dan lain-lain”, katanya.
Sedangkan rasio tenaga kesehatan, imbuh dr Suarjaya sudah mencukupi baik ketersediaan tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, analis kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya.
Disamping itu juga dipaparkan oleh dr Suarjaya bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 di Bidang Kesehatan sebesar 275 M dari total anggaran penanganan dampak Covid-19 sebesar 756 M. “Untuk tahap awal, dari alokasi anggaran tersebut telah diluncurkan sebesar Rp.85.910.313.950,- melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT), yang antara lain digunakan untuk penyiapan logistik, Alat Pelindung Diri (APD), Bahan dan alat kesehatan habis pakai, Penyiapan karantina bagi PMI, penyiapan tempat karantina bagi petugas medis dan paramedis, penyiapan ruang isolasi di RSUP Sanglah, penyiapan ruang isolasi di RS Universitas Udayana dll.
Anggota DPD RI juga menanyakan tentang permasalahan kecukupan obat didaerah Bali saat pandemi Covid 19 ini.
Dokter Suarjaya pun menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada permasalahan kecukupan obat di daerah Bali dalam konteks pandemi Covid-19.
Karena jelas dr. Suarjaya, ketersediaan obat/buffer stok di Dinas Kesehatan Provinsi Bali dipenuhi oleh dropping dari Kementerian Kesehatan RI dan pengadaan dari dana BTT APBD Provinsi Bali.
Selain itu solidaritas masyarakat terhadap kelompok masyarakat terdampak pandemi Covid-19 juga cukup baik dan ini difasilitasi baik lewat Sekretariat Gugus Tugas maupun lembaga kedinasan dan lembaga adat yang ada di setiap jenjang pemerintahan
Dokter Suarjaya juga menjelaskan bahwa pola penyaluran bantuan kesehatan jika berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan logistik rumah sakit disalurkan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bali, sedangkan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan Gugus Tugas Gotong Royong Covid-19 disalurkan melalui Sekretariat Gugus Tugas. “Penyaluran bantuan telah mendapat pendampingan dari inspektorat dan lembaga terkait”, imbuhnya.
Di sisi lain, DPD RI juga menanyakan tentang fasilitas pelayanan kesehatan di Bali, apakah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di daerah Bali telah memadai untuk menangani para pasien yang terkena pandemi Covid -19.
Dokter Suarjaya pun menjelaskan, bahwa fasilitas pelayanan kesehatan sampai saat ini masih memadai, bahkan untuk kondisi saat ini keterisian ruangan perawatan sekitar 30% dari kapasitas yang disediakan.
Masih adanya stigma di masyarakat, terhadap penderita atau orang yang diduga covid19, menyulitkan petugas untuk melakukan tracing contact, karena masyarakat takut apabila selanjutnya dilakukan pemeriksaan rapid test dan menunjukkan hasil reaktif maka akan dikarantina atau dirawat di rumah sakit.
Stigma ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami dilapangan, dan mengharapkan kepada masyarakat agar tidak panik dan tenang menghadapi pandemi Covid-19 ini, karena penyakit ini bisa disembuhkan bahkan angka kesembuhannya di Bali saat ini cukup tinggi yaitu diatas 70% dengan tingkat kematian yang kecil di bawah 1%, tegasnya. (Humas Dinas Kesehatan Provinsi Bali)
