Dinkes Provinsi Adakan Rakor dengan Kabupaten/Kota
Untuk mematangkan konsep Rancang Bangun Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera (SIK-KBS), Dinkes Ptovinsi Bali mengadakan Rapat Koordinasi secara virtual dengan Dinkes Kabupaten/Kota dan Puskesmas se-Bali, Selasa 25 Agustus 2020 yang dipimpin oleh Sekretaris Dinkes Prov.Bali, I Made Suwitra. Rapat tersebut juga dihadiri oleh unsur Diskominfos Provinsi Bali.
Dalam paparannya I Made Suwitra menyampaikan bahwa dalam era digital ini mau tidak mau, siap tidak siap kita harus bisa menyesuaikan dengan situasi/perkembangan arus informasi saat ini terlebih lagi dalam pengelolaan informasi kesehatan. Terkait dengan hal tersebut Dinkes Provinsi Bali sedang menyiapkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi antar faskes dan antar daerah di Bali sesuai dengan visi dan misi Pemprov. Bali sebagaimana sudah diatur dalam Perda Bali No. 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, dimana diantaranya mengamanatkan bahwa setiap faskes wajib menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi.
Untuk melaksanakan amanat Perda tersebut, lanjut menurut I Made Suwitra, saat ini juga sedang disiapkan Ranpergub tentang SIK-KBS.
“Dalam rangka menyiapkan rancang bangun SIK-KBS yang aplicated kita ingin mendapatkan masukan dari para pengguna dalam hal ini Puskesmas dan Dinkes Kabupaten/Kota”, ungkapnya.
SIK- KBS yang akan dibangun setidaknya nantinya dapat diakses secara cepat oleh pengguna dalam hal ini masyarakat, dan stakeholders terkait untuk mengetahui lokasi faskes terdekat, fasilitas pelayanan yg disediakan faskes, nomor antrean, ketersediaan tempat tidur difaskes, riwayat kesehatan secara terintegrasi, tambahnya. Hanya saja ditekankan bahwa sistem ini akan berfungsi secara optimal manakala se tiap faskes dapat menginput data secara realtime dan up to date.
Lebih lanjut I Made Suwitra menjelaskan bahwa agar sistem ini dapat berjalan secara optimal, setiap faskes mesti menyiapkan perangkat keras dan perangkat lumak termasuk jaringan yang memadai serta tenaga operasional yang nantinya akan dilatih dari provinsi.
Beberapa masukan yang disampaikan oleh peserta rapat antara lain menggarapkan agar sistem yang akan dibangun bisa mengatur prioritas nomor antrean untuk lansia, dapat menbedakan pasien lama dan baru, membatasi jumlah kunjungan sesuai kapasitas pelayanan di faskes dan tidak lagi dibebankan dengan laporan lainnya seperti SP2TP dll.
Dijelaskan oleh I Made Suwitra bahwa apa yang diharapkan oleh peserta akan diupayakan bisa diakomodir sebagaimana juga dijelaskan oleh Diskominfos. Terkait dengan laporan lainnya, sepanjang faskes (puskesmas) sudah terhubung dengan e-SIKDA atau e- Pus dpt dipastikan kebutuhan data atas laporan dimaksud sudah terpenuhi, karena SIK – KBS nantinya juga akan diintegrasikan dengan e-SIKDA yang merupakan aplikasi dari pusat. Mudah-mudahan Sistem ini bisa diterapkan mulai awal tahun depan secara bertahap, demikian harapannya. (Humas Dinkes Provinsi Bali)
