I Made Suwitra: Kita berharap Bali segera memiliki SIK yang terintegrasi

Pada era digital saat ini kecepatan layanan publik menjadi harapan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, Sabtu  (14/3 2020), bertempat di Ruang Cempaka Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dilaksanakan rapat koordinasi teknis pengembangan SIK-KBS yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas Kesehatan, I Made Suwitra dan dihadiri oleh Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali Prof. I Ketut Gede Dharma Putra dan Dr. I Made Agus Gelgel W. dan tim IT Dinkes serta Bidang terkait seperti Bidang Yankes dan Bidang SDK.

I Made Suwitra menjelaskan bahwa tujuan rapat adalah untuk memastikan dan mematangkan konsep SIK KBS agar sesuai dengan  program prioritas Gubernur sehingga kita segera memiliki sistem informasi kesehatan yang terintegrasi di Bali.

Disisi lain Dr. I Made Agus Gegel mengharapkan agar SIK yang dikembangkan benar- benar sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dimana pelayanan yang diterima menjadi lebih cepat dan ada kepastian sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya Prof. I Ketut Gede Dharma Putra menjelaskan bahwa selama ini posisi Provinsi Bali dalam penerapan SPBE masih rendah. Dalam SPBE ada 3 segmen yang harus diperhatikan yaitu layanan SPBE itu sendiri, Tata Kelola dan Kebijakan Internal. Kita perlu melakukan lompatan untuk bisa mengejar ketertinggalan, tegasnya.

Sementara itu tim IT Dinkes Prov.Bali yang diwakili Luh Ria Atmarani, ST, MT memaparkan konsep SIK-KBS, dimana saat ini sudah diinventaris SIK yang dijalankan di fasilitas kesehatan dan diharapkan dapat dintegrasikan nantinya dengan SIK-KBS. Kasubag Suneva selaku PPTK Pengembangan SIK KBS, dr. Ni Wayan Murdani, MAP menambahkan bahwa beberapa konten dalam SIK KBS sejatinya sudah berjalan di Kab/Kota tinggal mengintegrasikan seperti PSC dalam layanan reakai cepat.

Kelompok Ahli juga memberikan arahan agar dalam SIK KBS diprioritaskan dulu tentang antrean pasien di faskes secara terintegrasi dan dipastikan lebih baik dari sistem yang dimiliki masing- masing faskes saat ini. Disamping itu yang juga perlu segera diwujudkan dalam SIK KBS adalah fitur layanan kesehatan tradisional di faskes tingkat pertama. (Humas Dinkes Provinsi Bali)