E- Logistik bantu kelola obat dengan baik dan benar sebagai upaya peningkatan akses dan kualitas Yankes di Bali
Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, peningkatan dan penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan menjadi prioritas dalam Pembangunan Kesehatan. Salah satunya dalam pemenuhan dan peningkatan kualitas obat dan perbekalan kesehatan. Pemerintah Provinsi Bali mempunyai kewajiban untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat terutama obat esensial di pelayanan kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut pengelolaan obat di fasilitas kesehatan harus dilakukan dengan efektif dan efesien. Sebagai upaya melakukan manajemen pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan yang baik dan benar. Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengadakan pertemuan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan vaksin dan penerapan E-Logistik di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, Harris Hotel Riverview Badung 8-9 Juli 2019.
Pertemuan ini diikuti sebanyak 26 orang, yang terdiri dari 18 dari Dinas Kesehatan Kabupaten/kota, 1 orang dari Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan 7 orang Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan vaksin penerapan aplikasi e-logistik di instalasi farmasi kabupaten/kota sehingga diharapkan pemantauan ketersediaan dapat dilakukan oleh kementerian kesehatan sampai tingkat unit pelayanan kesehatan.
Kadiskes Bali dr. Ketut Suarjaya, MPPM berharap dengan adanya pemanfaatan aplikasi sistem E-logistik dapat diperoleh informasi terkini terkait obat dan vaksin. Mencakup tingkat kecukupan, ketersediaan dan kondisi obat dan vaksin di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, Instalasi Farmasi Provinsi dan Instalasi Farmasi Pusat. Dengan adanya data ketersediaan obat dan BMHP di Provinsi atau Kabupaten/Kota aplikasi e-logistik ini akan mempermudah penyusunan prioritas. Bantuan maupun intervensi program di masa yang akan datang sehingga suatu daerah yang pernah mengalami kekosongan obat dapat segera tertangani. Mengingat manfaat aplikasi ini maka penerapan aplikasi e-logistik sangat penting di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kab/Kota.
Kebijakan Nasional yang bersinergi
Kebijakan Obat Nasional (KONAS) Tahun 2006 juga disebutkan bahwa keberadaan Gudang Farmasi Kabupaten/Kota diubah namanya menjadi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK). Kebijakan tersebut bersinergi dan mendukung langsung peningkatan kapasitas institusi pengelola obat Kabupaten/Kota. Terbitnya kebijakan mengenai pengelolaan obat satu pintu memberikan stimulasi kepada para stakeholder. Termasuk pengelola program dan pengelola obat untuk melakukan manajemen pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan yang baik dan benar.
Bersinergi dengan salah satu sasaran strategis Kemenkes Tahun 2015-2019 adalah meningkatnya akses kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2019 terdiri atas 3 indikator. Pertama, Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial sebesar 95%. Kedua, Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan aplikasi logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)sebesar 40%. Ketiga, Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar sebesar 75%. Untuk mencapai target indikator tersebut perlu didukung manajemen logistik obat, vaksin dan BMHP yang optimal di instalasi farmasi pemerintah.
Pengelolaan Obat dan Vaksi sesuai standar
Obat dan vaksin merupakan komponen yang sangat penting pada pelayanan kesehatan sehingga diperlukan pengelolaan yang benar, efisien serta berkesinambungan. Vaksin dalam pengelolaaanya baik penyimpanan dan pendistribusian harus dilakukan secara khusus pada kisaran suhu tertentu yang direkomedasikan yang sering disebut sistem rantai dingin vaksin (Vaccine Cold Chain). Selain itu, dalam pengelolaan vaksin harus dilakukan oleh tenaga yang telah mengikuti pelatihan dalam bidang pengelolaan vaksin. Bagaimana pun vaksin tersebut memiliki potensi/manfaat, apabila sistem rantai dingin vaksin tidak dikelola dengan baik maka potensi tersebut akan hilang dan tidak lagi bermanfaat bagi yang menggunakannya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan vaksin sangat diperlukan untuk menjaga mutu dan efektivitas vaksin.
Di era otonomi daerah ini, pengelolaan obat dan vaksin merupakan kewenangan yang diserahkan kepada kabupaten/kota. Hal ini menjadikan pemerintah Pusat yaitu Kementerian Kesehatan menjadi kesulitan untuk memantau ketersediaan obat dan vaksin di seluruh Indonesia karena tidak adanya laporan obat secara periodik dari daerah.
Penerapan Teknologi Informasi
Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang sangat berperan dalam mendukung sistem informasi manajemen logistik obat dan BMHP. Instalasi farmasi pemerintah di Tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota mempunyai peran penting dalam mendistribusikan obat dan BMHP sampai ke fasilitas kesehatan dasar, termasuk mendistribusikan obat-obat program.
Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan telah mengembangkan sistem informasi manajemen logistik secara elektronik yang disebut E-Logistik. E-Logistik dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan data obat dan BMHP untuk menghasilkan informasi dalam mendukung pemantauan ketersediaan obat dan BMHP.
Aplikasi E-Logistik obat dan BMHP ini digunakan di semua tingkat instalasi farmasi pemerintah, yaitu kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Melalui aplikasi E-Logistik ini dapat diakses data pencatatan manajemen logistik obat dan BMHP, antara lain penerimaan dan pendistribusian, serta pelaporan ketersediaan obat dan BMHP sehingga diharapkan tidak akan terjadi kekosongan obat dan BMHP di daerah.
