Rencanakan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan yang terintegrasi dengan PIS-PK
Teknik Penghitungan Biaya (Coasting) merupakan salah satu komponen penting dalam perencanaan SPM salah satunya adalah SPM Kesehatan. Seperti tertuang dalam Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM Bidang kesehatan. Untuk itu Diskes Bali bekerjasama dengan Pusat Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan Kemenkes RI mengimplementasikan Coasting SPM Kesehatan di Provinsi Bali. Melalui Advokasi dan Sosialisasi Implementasi SPM Provinsi/Kab/Kota (4-6 November 2019) diharapkan mekanisme dan strategi penerapan SPM Kesehatan di Bali dapat segera dilaksanakan. Dimulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar dan perencanaan SPM. Keseluruhan komponen SPM tersebut harus masuk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Baik dari segi pelaksanaan SPM, pelaporan dan evaluasinya.
Kadiskes Bali dr. Ketut Suarjaya, MPPM membuka pertemuan tersebut dan beliau berharap agar SPM Kesehatan segera diterapkan dan diimplementasikan. Dengan memperhatikan perhitungan biaya yang matang dan tepat melalui Tools Costing SPM sehingga pelaksanaan SPM dapat berjalan secara optimal. Kadiskes Bali juga mengingatkan agar Provinsi/Kabupaten/Kota sudah mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2020. Kadiskes juga mengajak Kabupaten/Kota untuk mengawal pelaksanaan SPM Kesehatan di Daerahnya masing-masing. SPM merupakan rapor kepala daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sangsi administratif bagi daerahnya, kata beliau.
Kabid Pembiayaan Kesehatan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes RI dr. Yuli Farianti M.Epid menyampaikan Konsep Perhitungan Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan. Dalam paparannya Kabid Pembiayaan mengatakan dalam menghitung pembiayaan SPM harus memperhatikan kebutuhan di daerah. Berapa sasaran yang disasar dan berapa anggaran yang disiapkan sesuai dengan sasaran. Semua perhitungan tersebut harus memperhatikan Kebutuhan dari Masyarakat. Dalam implementasi SPM harus disiapkan berupa SK Tim SPM Kesehatan, SK Penetapan Sasaran dan SK Pendataan Sasaran yang ditandatangani oleh Kepala Daerah.
Perhitungan Melalui Tools Coasting SPM dan SISCOBIKES
Percepatan penerapan SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari Pemerintah Daerah. SPM ini merupakan pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Daerah, yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sehingga pada prinsipnya, tidak boleh ada satupun orang yang tidak terlayani kesehatan dasarnya. Penerapan SPM seperti yang tertuang dalam Permendagri No. 100 Tahun 2018.
Perencanaan dan Penganggaran SPM Kesehatan pada APBD sangat penting dan perlu mendapat perhatian lebih, untuk mendorong percepatan pencapaian SPM bidang Kesehatan. Perhitungan pembiayaan pelayanan dasar pada SPM Kesehatan memperhatikan berbagai sumber pembiayaan agar tidak terjadi duplikasi anggaran. Sehingga perlu dilakukan MAPPING sebagai dasar integrasi kegiatan antara Kegiatan SPM dengan Kegiatan Program. SPM Kesehatan ini menurut Kadiskes sudah dilaksanakan melalui Program PIS-PK di masing-masing Kabupaten/Kota. Untuk itu beliau berharap Kabupaten/Kota mengintegrasikan Program PIS-PK kedalam SPM Kesehatan di daerah masing-masing
Untuk membantu mempermudah perhitungan perkiraan pembiayaan SPM bidang kesehatan di daerah telah dibuat sistem informasi perencanaan dan analisis pelaksanaan SPM bidang kesehatan melalui Tools costing SPM Kesehatan dan SISCOBIKES (Sistem Costing dan Biaya Kesehatan) yang telah di inisiasi oleh Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan. (P2JK). Tools Costing SPM ini selain digunakan sebagai instrument perhitungan perkiraan pembiayaan SPM Kesehatan, digunakan juga sebagai instrument untuk memperkuat performance based budgeting dalam proses perencanaan penganggaran daerah. Tools Costing SPM dibantu dengan SICOBIKES dalam pengisian data SPM di Kabupaten/Kota dan Provinsi. Selain itu, SICOBIKES juga membantu dalam menganalisis data pelaksanaan SPM
Sumber : Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi Bali
