SIARVI digunakan untuk Pantau Perkembangan DBD di Bali
“Selama ini pelaporan kasus DBD di Bali, hanya dilakukan secara manual. Dimana, setiap tanggal 10 tiap bulannya Kabupaten Kota di Bali mengirim laporan ke Provinsi terkait perkembangan Demam Berdarah Dangue (DBD) di wilayah mereka masing-masing. Dan Kami di Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga sering meminta data tersebut setiap Minggunya ke Kabupaten Kota. Ini dilakukan untuk upate kasus bagi yang membutuhkan seperti media serta penanganan kasus sejak awalnya. Dengan diadakannya Sosialisasi Sistem Pelaporan Albovirosis (SIARVI) yang dirancang Kementerian Kesehatan, Kami berharap program yang Kita lakukan bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Bali I Nyoman Sudiyasa, SKM, M.Kes secara online ketika mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Selasa 14 Desember 2021 lalu.
Lebih Lanjut, Nyoman Sudiyasa juga menjelaskan, ada beberapa kebijakan yang iakukan Pemerintah Provinsi Bali untuk menekan DBD. Diantaranya adalah meningkatkan perilaku hidup sehat dan kemandirian masyarakat terhadap Penyakit DBD. “Sebagaimana diketahui DBD memang tidak ada obatnya. Oleh sebab itulah, kita sering mengajak masyarakat Bali untuk sadar serta peduli dengan lingkungannya. Dimana mereka harus rajin melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Selain itu pula, kita juga mempunyai program satu rumah satu jumantik. Program ini terus berjalan sesuai dengan perkembangan situasi lapangan,”katanya.
Sampai saat ini ungkap Sudiyasa, kasus DBD di Provinsi Bali menduduki peringkat 6 Nasiona. “Kami berharap ke depannya Bali mulai berada di luar 10 besar Kasus DBD. Dan ini tentunya juga harus didukung perilaku masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya,”katanya.
Dan tentunya melalui kegiatan sosialisasi SIARVI ini menurut Sudiyasa sangat penting. Karena di satu sisi bisa melihat perkembangan kasus di Provinsi lain, juga bisa saling tuar informasi terkait cara melakukan pencegahan penyebaran DBD dan Cikungunya di Bali. “Kegiatan yang dilakukan di beberapa Daerah tentu bisa dishare. Sehingga bisa digunakan secara langsung ataupun tidak dalam mencegah perkembangan DBD serta Cikungunya di Bali,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Program SIARVI Kementerian Kesehatan dr. Asik Surya, MMPM menuturkan, Kementerian Kesehatan memang sedang membuat sistem pelaporan yang bisa digunakan untuk mencatat jumlah kasus DBD, Cikungunya, Japanese Encephalitis serta Zika. “Kita memang sedang menyiapkan perangkatnya semua. Sehingga bisa dimanfaatkan ke depannya,” katanya.
Dokter Asik Surya pun menjelaskan secara teknis tata cara penggunaan sarana tersebut serta bagaimana strategi penanganan kasus DBD serta Cikungunya di beberapa wilayah Nusantara.
Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Kesehatan 9 Kabupaten Kota, Puskesmas 9 Kabupaten Kita serta beberapa lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus DBD maupun Cikungunya di Bali. (Humas Dinas Kesehatan Provinsi Bali)