Kadiskes Provinsi Bali, Dr dr I Nyoman Gede Anom Ungkapkan Bali Punya Potensi Strategis Jalin Kemitraan Dengan Universitas di Luar Negeri
“Globalisasi menuntut Tenaga Kesehatan berdaya saing internasional. Bali sebagai destinasi pariwisata dunia, sehingga memerlukan kebutuhan SDM kesehatan berstandar global. Dan transformasi SDM Kesehatan mendukung kelas internasional. Selain itu, Kementerian Kesehatan mendorong penyediaan tenaga kesehatan berdaya saing global. Dan apabila diamati secara mendalam, Bali memiliki potensi untuk menjalin kemitraan dengan Universitas di Luar Negeri, Rumah Sakit Internasional, serta lembaga akreditasi global,”Kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr.dr I Nyoman Gede Anom, M.Kes saat menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion Need Assesment yang dilaksanakan Poltekkes Kemenkes Denpasar, Selasa, 2 September 2025.
Lebih lanjut, Dr dr I Nyoman Gede Anom mengungkapkan, saat ini Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk mentransformasi sistem Kesehatan Nasional. “Dalam melakukan transformasi tersebut terdapat 6 pilar Transformasi Penopang Kesehatan Indonesia,yaitu, Transformasi Layanan Primer yang mencakup Edukasi Kesehatan, Pencegahan Primer, Pencegahan Sekunder dan Peningkatan kapasitas dan Kapabilitas Layanan Primer,”katanya.
Dr dr I Nyoman Gede Anom juga menuturkan untuk Transformasi yang kedua yaitu transformasi layanan dan rujukan. Transformasi ini mencakup peningkatan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier. Selanjutnya adalah Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan yang mencakup Peningkatan Ketahanan Sektor Farmasi dan alat Kesehatan, serta penguatan surveilans berbasis lab dan ketahanan tanggap darurat.
Pada Transformasi Kesehatan berikutnya adalah Transformasi sistem Pembiayaan Kesehatan. Kemudian Transformasi Kesehatan selanjutnya adalah Transformasi SDM Kesehatan.Pada Transformasi inilahyang menjadi fokus kita ke depannya. Selain transformasi Teknologi Kesehatan.
“Pada Transformasi SDM Kesehatan dan Beasiswa Spesialis, Kemenkes memperkuat peran Politeknik Kesehatan (Poltekkes) untuk menghasilkan lulusan yang siap ditempatkan di fasilitas kesehatan. Hingga kini, beberapa lulusan Poltekkes telah ditempatkan di Puskesmas di berbagai wilayah Indonesia. Alokasi beasiswa Kemenkes kepada dokter umum, dokter spesialis, serta program fellowship untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan spesialisasi layanan kesehatan,”Katanya.
Dr dr I Nyoman Gede Anom juga mengatakan, untuk program adaptasi Dokter Spesialis Lulusan Luar Negeri maka Dokter WNI yang menempuh pendidikan spesialis di luar negeri diwajibkan menjalani program adaptasi agar memenuhi standar kompetensi nasional. Program ini kini semakin dipercepat dan transparan sesuai arahan Menteri Kesehatan.
“Official handing over STR seumur hidup (Surat Tanda Registrasi) diberikan setelah dokter selesaikan adaptasi, memudahkan integrasi profesional mereka di sistem kesehatan dalam negeri,”katanya.
Khusus untuk program mutu melalui Pelatihan dan Regulasi, imbuh Drdr I Nyoman Gede Anom, Undang-undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dan kebijakan internal fokus pada peningkatan kompetensi melalui pelatihan, workshop, mentoring, termasuk secara digital dan blended learning, dengan kurikulum terstandar dan akreditasi lembaga pelaksana. Dan Beasiswa, afirmasi, dan jalur khusus (misalnya diaspora) turut diperkuat untuk meningkatkan kualitas dan jumlah nakes di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.
Penguatan Regulator dan Data Tata Kelola Internasional, jelas Dr dr I Nyoman Gede Anom, Kemenkes aktif melaporkan data tenaga kesehatan melalui sistem NHWA (National Health Workforce Accounts) dan NRI (National Reporting Instrument) kepada WHO. Ini meningkatkan transparansi, tata kelola, dan distribusi kompetensi nakes di tingkat global. Selain itu juga rasio dokter, perawat, dan bidan di Indonesia telah meningkat menyentuh target SDGs
“Ekspansi Penempatan Tenaga Kesehatan secara Global adalah Pemerintah terus memperluas peluang nakes Indonesia di pasar global, utamanya perawat. Juga upaya ini melibatkan penyelarasan regulasi dan peningkatan pendidikan untuk memenuhi kompetensi global,”paparnya.
Sementara itu, Program G to G dan Pelatihan di Luar Negeri ungkap Dr dr I Nyoman Gede Anom, dapat dilaksanakan melalui kerja sama bilateral (G to G), Indonesia telah menempatkan perawat di negara seperti Jerman, Jepang, Belanda, dan Arab Saudi. Serta adanya arah pemanfaatan tenaga kesehatan Indonesia di luar negeri melalui program peningkatan kompetensi dan penempatan sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) dalam ranah kesehatan
Dalam Akhir penyampaiannya, Dr dr I Nyoman Gede Anom mengusulkan beberapa rekomendasi, diantaranya adalah lembaga hendaknya dimulai melakukan integritas Kurikulum, dimana lembaga menyiapkan kelas/kurikulum berbasis internasional baik dari SDM Pengajar/Dosen maupun dari materi perkuliahan. Selain itu juga penyelarasan program kelas internasional dengan kebutuhan pasar kerja (Misal Jepang, Jerman dan Timur Tengah).
“Lembaga juga hendaknya melaksanakan penguatan Jejaring Kerjasama pada Sektor kesehatan harus memperkuat jejaring dengan sektor penididikan dan Kemenaker serta konsulat asing. Juga menjalin kemitraan dengan rumah sakit internasional di kawasan pariwisata Bali sebagai sarana praktik global,”katanya.
Dalam beberapa Kebijakan dan Regulasi Kerjasama, menurut Dr dr I Nyoman Gede Anom, lembagan harus memikirkan untuk menyusun MoU antar institusi (Pemprov, Kemenkes, BP2MI, Perguruan Tinggi dan RS) terkait pengembangan kesehatan global), Harmonisasi regulasi Pendidikan, Sertifikasi dan izin praktik internasional agar lebih efisien) Sektor kesehatan harus memperkuat jejaring dengan sektor penididikan dan Kemenaker serta konsulat asing. Kemitraan dengan rumah sakit internasional di kawasan pariwisata Bali sebagai sarana praktik global. Join Training dengan kampus, RS Pendidikan, Faskes dan Lembaga Internasional.
“Yang terpenting juga adalah senantiasa melaksanakan Kolaborasi Pendidikan dan Pelatihan. Seperti misalnya Pelatihan Bahasa asing dan soft skills Pengembangan pusat simulasi internasional di Bali untuk praktik nakes,”tegasnya. ***Tim Humas Dinas Kesehatan Provinsi Bali