Optimalkan peran Pokja AKI dan AKB, Dinkes Provinsi Bali Gelar Rakor LPLSKPD

Beranda Daftar Berita Kegiatan Berita Optimalkan peran Pokja AKI dan AKB, Dinkes Provinsi Bali Gelar Rakor LPLSKPD

Dalam rangka mengoptimalkan peran kelompok kerja (POKJA) Angka Kematian Ibu ( AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) akan dilaksanakan Pertemuan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Kelompok Kerja Daerah (LPLSKPD). Pertemuan tersebut dibuka langsung Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr dr I Nyoman Gede Anom,M.Kes, Kamis 10 Oktober 2024 di hotel Puri Ayu Jalan Jenderal Sudirman No 14 A Denpasar.

Acara tersebut diikuti oleh 70 oramg peserta berasal dari Bappeda Provinsi Bali, Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Provinsi Bali., Plt.Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Juga Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat,Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi Verifikator Penjaminan Manfaat Rujukan, BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.

Serta Kepala Bidang Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali., Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah Wilayah Bali, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Wilayah Bali, Ketua Pengurus Daerah PPPKMI Bali; Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Cabang Bali, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Bali

Peserta juga berasal dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia Cabang Bali, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia cabang Bali, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Daerah Bali, Dr. dr. I Made Kardana, Sp.A.Subsp.Neo, Anggota Ikatan Dokter Spesialis Anak Cabang Bali, Dr. dr. Gede Budiarta, Sp,AN.,Subsp.TI, Anggota Persatuan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Cabang Bali, dr. Made Darmayasa, Sp.OG. Subsp. Obginsos.

Anggota Perkumpulan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Cabang Bali, dr. Gede Alit Wardana, Sp.OG. Subsp. Obginsos, Anggota Perkumpulan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Cabang Bali, dr. Kadek Sugiharta, SpOG, Supsp. Obginsos, Anggota Perkumpulan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Cabang Bali, dr. I Kadek Suarca, Sp.A., Anggota Ikatan Dokter Spesialis Anak Cabang Bali, DR. Nyoman Budiani, M.Biomed, Politeknik Kesehatan Denpasar, DR. Ni Putu Widarini,S.KM.,M.PH, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana.

Juga dr. I Putu Reka Wibawa, Administrator Kesehatan Ahli Muda, Dinas Kesehatan
Provinsi Bali, Luh Ria Atmarani,ST.,MT, Analis Data dan Informasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Ni Wayan Putri Mariani,S.Si.T.,M.Kes, Administrator Kesehatan Ahli Muda, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Ni Made Wahyuniari,S.KM.,Analis Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 6 orang dari Staf Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dan Ketua Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Cabang Bali.

2 orang undangan berasal Provinsi Bali yaitu dari Rumah Sakit IGNG Prof Ngoerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara serta masing-masing 2 Pengelola Program Gizi serta Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dari Dinas Kesehatan 9 Kabupaten Kota di Bali.

Pertemuan ini juga melibatkan 3 oramg narasumber yang berasal dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI)cabang Bali, Ikatan Dokter Anak Indpnesia (IDAI) cabang Bali dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) wilayah Bali.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr dr I Jyoman Gede Anom menegaskan, AKI AKB masih menjadi Target RPJMN maupun RPJMD, agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan perlu adanya dukungan dari lintas program dan lintas sektor.

“Berdasarkan hasil survey LFSP (Long Form Sensus Penduduk) 2020, AKI Provinsi Bali sebesar 85 per 100.000 Kelahiran Hidup dengan target RPJMN 2024 sebesar 183/100.000 kelahiran hidup.Dan saat ini berdasarkan data MPDN (Maternal Perinatal Death Notification) jumlah kematian ibu sampai dengan bulan september secara alamat domisili berjumlah 40 orang,” katanya.

Dr dr Nyoman Gede Anom juga mengungkapkan bahwa jumlah tersebut sama dengan jumlah kematian ibu pada tahun 2023 yaitu dengan AKI 63,90 per 100.000 Kelahiran Hidup.
Untuk Angka Kematian Bayi (AKB) selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu tahun 2021 mencatat angka sebesar 5,8 per 1000 Kelahiran Hidup dengan jumlah kematian 380, dan di tahun 2022 menjadi 8,2 per 1000 Kelahiran Hidup.

“Dengan jumlah kematian 503, serta tahun 2023 menjadi 9,7 per 1000 Kelahiran Hidup dengan jumnlah kematian sebanyak 605 orang bayi. Berdasarkan LFSP (Long Form Sensus Penduduk) 2020 AKB Provinsi Bali sebesar 13,26 per 1000 Kelahiran Hidup dengan Target RPJMN 2024 16 per 1000 Kelahiran Hidup. Saat ini berdasarkan data MPDN jumlah kematian bayi sampai dengan Bulan September secara alamat domisili berjumlah 446 orang bayi dimana 72% kematian merupakan kematian neonatal,”paparnya.

Dr dr I Nyoman Gede Anom juga menambahkan, di tingkat fasilitas kesehatan kompetensi SDM, peralatan maternal, neonatal dan bayi masih menjadi tantangan untuk dapat dipenuhi secara optimal. Pada data SIMATNEO tahun 2024 menunjukan bahwa masih ada RS yang kompetensi SDM, peralatan maternal, neonatal dan bayi yang dibawah 50%.

“Selain itu permasalahan penduduk pendatang dan mobilisasi penduduk juga menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi.Berbagai upaya penurunan AKI dan AKB telah dilakukan yaitu melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu baik di masyarakat, maupun di fasilitas pelayanan primer dan rujukan, serta membentuk POKJA AKI dan AKB di tahun 2023,”katanya.

Peningkatan kualitas pelayanan antenatal imbuh Dr dr I Nyoman Gede Anom juga ditingkatkan dari minimal 4 kali menjadi 6 kali dengan melibatkan dokter umum dalam upaya skrining risiko tinggi yang dilakukan minimal 2 kali yaitu pada kunjungan pertama dan ke lima, Pelaksanaan AMPSR di Kabupaten/Kota serta penguatan jejaring puskesmas dalam Skrining layak Hamil, ANC dan Stunting.

“Terbentuknya Kelompok Kerja Penurunan AKI dan AKB yang terdiri dari berbagai unsur seperti Lintas Program, Lintas sector, Organisasi Profesi, para Akademisi dan para ahli di bidangnya, diharapkan dapat membantu menetapkan strategi penurunan AKI dan AKB yang tepat dan berdampak, sehingga target penurunan AKI dan AKB di tahun 2024 ini dapat tercapai. Dalam rangka mencapai upaya tersebut maka kami melalui dana APBN 2024 melaksanakan Pertemuan Lintas Program dan Lintas sector Kelompok Kerja Daerah dalam Upaya Penurunan AKI dan AKB,”paparnya.

Dalam pertemuan tersebut, Dr dr I Nyoman Gede Anom berharap para peserta dapat berpartisipasi secara aktif dalam merumuskan strategi penurunan AKI dan AKB di Provinsi Bali.***Humas Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Skip to content