Tim Kerja JKMPK Dinkes sambut Kunjungan DPRD dan Tim Kerja JKMPK Tapanuli Utara
“Selamat Datang Anggota DPRD Tapanuli Utara dan Tim Kerja Jaminan Kesehatan dan Mutu Pelayanan Kesehatan (JKMPK) Tapanuli Utara di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bali. Perlu Kami Sampaikan bahwa, penyelenggaraan jaminan kesehatan untuk masyarakat Bali (Jaminan Kesehatan Nasional-Krama Bali Sejahtera/JKN-KBS) merupakan salah satu upaya mewujudkan pembangunan kesehatan yang merupakan salah satu bagian dari lima bidang prioritas pembangunan di Bali,” kata Ketua Tim JKMPK Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr. I Putu Reka Wibawa, ketika menyambut kedatangan Tim Kerja JKMPK serta Anggota DPRD Tapanuli Utara, yang dipimpin Ketua Komisi C DPRD Tapanuli Utara, Antonius Tambunan, di ruang rapat Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 27 Maret 2023.
Lebih lanjut, dr. I Putu Reka Wibawa menjelaskan, penyelenggaraan JKN-KBS sebagai bentuk integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional seperti yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 38 tahun 2018.
“Dalam pelaksanaannya, JKN-KBS mengacu kepada Pergub Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera,”katanya.
dr. I Putu Reka Wibawa juga menambahkan, untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC), JKN-KBS juga bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh Krama Bali (Jana kertih) dan memberikan pelayanan kesehatan tambahan diluar paket manfaat yang dijamin oleh JKN sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
“Pelayanan kesehatan tambahan tersebut meliputi pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer di Faskes; transportasi rujukan dari dan ke tempat tinggal pasien atau tempat kejadian menuju Faskes khusus untuk kasus gawat darurat; Sistem penanganan keluhan terintegrasi antara Faskes, Dinas dan BPJS Kesehatan berbasis web dan call center; Visum et Repertum; Transportasi jenazah; dan Terapi Hiperbarik,”tegasnya.
Di sisi lain, dr. I Putu Reka Wibawa mengungkapkan, kepesertaan JKN-KBS mengalami peningkatan dari tahun 2021. Dimana pada tahun 2021 target kepesertaan 95% tetapi capaiannya hanya 93,30%.
“Hal ini terjadi akibat Kabupaten Gianyar tidak lagi ikut serta dalam kebijakan JKN-KBS serta terbitnya Perpres Nomor 64 tahun 2020 yang mengatur kewajiban pemerintah daerah terhadap pembiayaan dan kepesertaan JKN. Pada tahun 2022 kepesertaan mengalami peningkatan dan melampaui target 95%, kepesertaan mencapai 98,01%,” paparnya.
Untuk pembiayaan program JKN-KBS menurut dr. I Putu Reka Wibawa berfluktuasi setiap tahunnya.
“Pada tahun 2023 dianggarkan kontribusi PBI Jamkes (APBN) sebesar Rp. 22.956.947.200,-. Manfaat Tambahan JKN-KBS berupa Transpotasi Ambulance Jenasah ke Kab/Kota dianggarkan sebesar Rp. 450.000.000,-. Sedangkan sharing PBI JKN-KBS ke Kab/Kota melalui BKK sebesar Rp. 80.977.038.509,-,”jelasnya.
Sementara itu, menanggapi pertanyaan anggota DPRD Tapanuli Utara dr. I Putu Reka Wibawa menjelaskan bahwa yang menjadi dasar perhitungan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menentukan jumlah peserta JKN PBI yang dibiayai oleh kabupaten dan provinsi secara sharing.
“Jumlah data peserta JKN PBI tersebut dikalian dengan besaran iuran selama satu tahun anggaran, kemudian ditambahkan dengan persentase bayi baru lahir. Dari besaran anggaran yang didapat, dilakukan pembagian 40% untuk dibiayai provinsi dan 60% dibiayai kabupaten masing-masing,”jelasnya.
Selain itu, dr.I Putu Reka Wibawa juga menegaskan bahwa untuk pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer tersedia di tingkas FKRTL di rumah sakit umum daerah milik pemerintah.
“Pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer dijalankan bersama dengan layanan medis dan berdasarkan hasil pemeriksaan serta rekomendasi dari tenaga medis yang bertugas. Beberapa rumah sakit yang sudah menyediakan , pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer contohnya RSUP Prof. I. G. N. G. Ngoerah, RSUD Bali Mandara dan RSUD Sanjiwani,”katanya. (Humas Dinas Kesehatan Provinsi Bali).
