“Tadi secara virtual Saya menghadiri acara Musrenbang dalam rangka penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022. Saya sampaikan bahwa sesuai dengan Visi Pemerintah Provinsi Bai, yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, dimana pada poin 3 Misi, jelas dipaparkan tentang Pengembangan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Terjangkau, Merata, Adil dan Berkualitas Serta Didukung Dengan Pengembangan Sistem dan Data Base Riwayat Kesehatan Krama Bali Berbasis Kecamatan, maka Dinas Kesehatan memprioritaskan 5 Program Prioritas di Tahun 2022”, kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr Ketut Suarjaya, MPPM, ketika diwawancarai Humas Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Rabu, 7 April 2021
Lebih Lanjut Dokter Suarjaya menyampaikan, kelima Program Prioritas tersebut diantaranya adalah, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan melalui Digitalisasi Pelayanan Kesehatan dan Sistem Rujukan Terintegrasi, Percepat Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Krama Bali Sejahtera, memaksimalkan Pelayanan Kesehatan Tradisional yang terintegrasi melalui Pengembangan Industri Kesehatan Tradisional Bali, Meminimalisir bahkan mencegah adanya kasus Stunting di Bali dan Percepatan Penanganan dan Pengendalian Kasus Covid-19.
“Masing- masing program kita konfigurasikan, sehingga benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh krama Bali. Salah satunya adalah pengembangan Kesehatan Tradisional Masyarakat. Kita siapkan semua komponen yang mendukungnya. Termasuk memproduksi obat tradisional Bali. Tentunya ini akan membuka lapangan kerja bagi krama Bali. Dimana lahan pertanian akan bisa dimanfaatkan sebagai sarana menanam bahan tanaman obat tradisional Bali sesuai cita-cita dan harapan Gubernur Bali terkait Prcepatan pelaksanaan Program sesuai Pergub Bali No.55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional”, katanya.
Selain itu, beberapa isu strategi yang muncul di lapangan, lanjut Dokter Suarjaya, akan digarap dengan memaksimalkan penanganan 5 hal pokok di atas. Terutama adalah memaksimalkan konsep layanan melalui program digitalisasi.
“Melalui percepatan penerapan digitalisasi layanan, saya yakin, krama Bali akan lebih nyaman berobat serta menerima layanan. Karena mereka sudah terdata secara digital. Dan riwayat kesehatan mereka sudah mereka ketahui sejak awalnya”, jelasnya.
Dokter Suarjaya juga menuturkan, dalam acara tersebut, memang sebagian besar program Dinas Kesehatan Provinsi Bali sudah tercapai secara maksimal. Akan tetapi, dirinya juga mengungkapkan untuk Tahun 2022, tantangan Dinas Kesehatan sangatlah besar.
Kita akan terus berupaya mempercepat capaian untuk Vaksinasi Covid-19, Kemudian menangani Kasus Covid-19 di Bali secara terintegrasi. Kita akan tingkatkan penerapan 3 T (Test, Trace dan Treat) dengan kerjasama secara lintas Program dan Lintas Sektor Dimana proses Test dilanjutkan dengan Trace (Melacak), kemudian melaksanakan treatment (Pengobatan bagi Pasien). Selain itu, Kita juga berharap, Krama Bali harus tetap optimis. Meskipun Covid-19 saat ini sudah ada vaksinnya, akan tetapi Saya mohon agar Krama Bali tetap Taat dalam menerapkan Protokol Kesehatan.
Khusus untuk kasus Stunting, Dinas Kesehatan Provinsi Bali lanjut dokter Suarjaya, melakukan beberapa langkah strategis, yaitu dengan sistem intervensi Spesifik dan Sensitif. “Intervensi Spesifik yang kita lakukan adalah untuk Ibu Hamil melalui program Suplementasi besi folat, kalsium, Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil Kurang Energi Kalori (KEK) serta Penanggulangan kecacingan. Untuk ibu Menyusui, kita melaksanakan Promosi IMD,ASI Eksklusif dan Komunikasi perubahan perilaku untuk memperbaiki pemberian makanan pendamping ASI”, katanya.
Dokter Suarjaya juga menambahkan untuk Bayi 0-23 Bulan, Dinas Kesehatan juga melakukan Suplementasi zink, Vit A, Zink untuk manajemen diare, Pemberian garam iodium, Pencegahan kurang gizi akut, Pemberian obat cacing dan Fortifikasi besi.
Untuk intervensi Sensitif menangani Stunting, Kita melakukan langkah Penguatan 8 Aksi Konvergensi dengan kegiatan koordinasi Lintas Sektor: Bappeda, PUPR, Dinsos P3A, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kanwil Agama dan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi konvergensi. (Humas Dinas Kesehatan Provinsi Bali)