“Data Kesehatan sangat penting untuk mengujur keberhasilan program kerja yang dibuat Dinas Kesehatan ke depannya. Mengutip istilah Garbage In Garbage Out, jika data yang diterima adalah “sampah”, maka “sampahlah” yang akan dihasilkan. Oleh sebab itu, data yang diterima harus dipastikan berkualitas”, kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Made Suwitra, saat membuka acara Pertemuan Pemutakhiran Data Profil Kesehatan (DPK) Provinsi Bali Tahun 2021 di b Hotel & Spa Denpasar, Rabu, 17 Maret 2021.
Acara pertemuan ini berlangsung Rabu 17 Maret – 20 Maret 2021 yang diikuti oleh Dinas Kesehatan 9 Kabupaten/Kota dan Pelaksana Program dari Bidang dan UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan Prov.Bali.
Dalam acara tersebut, dr. Suarjaya mengungkapkan, kebutuhan akan data dan informasi yang evidence based sangat penting bagi kita. Hal ini juga dipertegas oleh Made Suwitra yang menyampaikan bahwa data dan informasi tersebut diperoleh melalui penyelenggaraan sistem informasi kesehatan baik dari fasilitas pelayanan kesehatan, unit-unit kesehatan lainnya, sektor terkait maupun dari berbagai hasil survei.
“Dalam menerjemahkan misi no. 3 Gubernur Bali yaitu mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan menuju visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, telah dilsiapkan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera (SIK KBS) Provinsi Bali, dimana didalamnya telah terintegrasi data kunjungan, diagnosa penyakit, antrean/ pendaftaran online, jenis pembayaran, data dasar fasilitas kesehatan, data program PIS PK secara bertahap melalui aplikasi SIRS Online, E-Sikda, E-pusk, SIRANAP dan Aplikasi Klinik dan SIMRS”, katanya.
Made Suwitra juga menuturkan, adalah tugas bersama Antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota membamgun sebuah komitmen untuk bersama-sama melaksanakan SIK-KBS ini, sehingga diharapkan adanya Satu Data Kesehatan di Bali dapat terwujud.
“Pada masa pandemi ini, kebutuhan data sangat meningkat dan mendesak, sehingga sangat diperlukan pemahaman yang baik tentang SOP pengumpulan, pencatatan dan pelaporan data dan integritas serta Loyalitas yang tinggi dari pengelola data dalam melaksanakan tugas terkait data dan informasi”, jelasnya.
Dan yang tidak kalah pentingnya tegas Made Suwitra ketika membacakan sambutan Kepala Dinas Kesehatan adalah berkenaan dengan Health Data Security atau keamanan data. Data kesehatan sangat menarik bagi para hacker untuk di salahgunakan.
“Untuk itu perlu adanya komitmen tinggi dan koordinasi serta komunikasi yang baik dari pemegang kebijakan baik di kabupaten/kota, Provinsi serta lintas sektor seperti Diskominfos dan juga Pusdatin Kemkes, dalam pengelolaan, keamanan data serta pemeliharaan server”, katanya. (Humas Dinas Kesehatan Provinsi Bali)
