Diskes Provinsi Bali memperingati Hari Pneumonia Sedunia Tahun 2019 (26 Nopember 2019) di Hotel Nirmala Denpasar. Dalam peringatan tersebut dilaksanakan Workshop Tatalaksana Pneumonia yang dihadiri Direktur P2PML Ditjen P2P Kemenkes RI, Kasubdit ISPA Kemenkes dan pemegang program di 9 Kabupaten/Kota. Pencegahan dan Pengendalian Pneumonia merupakan upaya Provinsi Bali dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sesuai dengan Misi ke 3 Pembangunan Kesehatan Bali berlandaskan visi Nangun Sat Kerhi Loka Bali.
Salah satu penyebap rendahnya cakupan pneumonia adalah tidak dilaksanakannya dengan tatalaksana sesuai standar termasuk MTBS. Beberapa kasus kematian bayi/balita karena pneumonia diantaranya akibat keterlambatan deteksi, tatalaksana yang tidak baku dan keterlambatan dalam merujuk. Faktor resiko pneumonia adalah kurangnya pemberian ASI Eksklusif, gizi buruk, polusi udara dalam ruangan. Menjawab tantangan itu, maka diperlukan strategi untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan petugas dalam deteksi kasus pneumonia pada balita. Melalui Workshop ini diharapkan menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas SDM dalam pengendalian ISPA.
Pneumonia pembunuh balita di Dunia
ISPA merupakan salah satu penyebap utama kunjungan pasien di Puskesmas (40-60%) dan Rumah Sakit (15-30%). Pneumonia adalah pembunuh Balita di dunia, lebih banyak dibanding dengan gabungan penyakit AIDS, malaria dan campak. Diantara 5 kematian balita, 1 diantaranya disebapkan pneumonia. Bahkan karena besarnya kematian pneumonia ini, pneumonia disebut “pandemi yang terlupakan” atau “the forgotten pandemic”. Namun tidak banyak perhatian terhadap penyakit ini, sehingga pneumonia disebut juga pembunuh balita yang terlupakan. Berdasarkan SKRT 2004 proporsi kematian balita karena pneumonia menempati urutan pertama sementara di negara maju umumnya disebapkan virus.
Dalam rangka mendukung keberhasilan program melalui pencapaian indikator program P2 ISPA sebagaimana yang tertuang dalam renstra Kemenkes “Persentase Kab/Kota yang 50% Puskesmas-nya melakukan pemeriksaan tatalaksana pneumonia melalui pendekatan MTBS” dapat segera terwujud maka pelaksana program pencegahan dan pengendalian ISPA harus memiliki kualitas sumber daya dengan kualifikasi tertentu, khususnya mampu mendeteksi kasus-kasus pneumonia yang seharusnya ditemukan di fasilitas pelayanan kesehatan, namun tidak terdeteksi karena tatalaksana kasus tidak dilaksanakan sesuai SOP.