Bali Tangani Masalah Gizi

Libatkan Berbagai Pihak Tingkatkan Intervensi Sensitif Gizi

Sekda Bali Dewa Made Indra membuka desiminasi surveilans gizi yang dilaksanakan di Harris Hotel Badung (30-31 Juli 2019). Desiminasi gizi ini bertujuan untuk membangun komitmen bersama melakukan upaya perbaikan gizi. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster dan OPD lintas sektor terkait. Upaya perbaikan gizi ini dapat berjalan optimal apabila semua stakeholder terkait memiliki satu visi dan platform meningkatkan intervensi sensitif gizi. Hal ini sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Intervensi tersebut membutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak. Baik dari pemerintah dan pemerintah daerah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan, akademisi, organisasi profesi, media massa, dunia usaha dan mitra pembangunan. Unsur dari organisasi profesi dan akademisi, diharapkan berkomitmen untuk menjaga agar pelaksanaan intervensi terkait gizi, kesehatan, pangan, berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Sekda bali mengimbau agar upaya perbaikan gizi di sektor kesehatan selalu didukung oleh sektor non kesehatan. Saat ini sudah banyak kegiatan diluar sektor kesehatan yang efeknya cukup besar terhadap daya ungkit percepatan perbaikan gizi di Bali. Diantaranya fortifikasi pangan, ketahanan pangan dan gizi termasuk kampanye Gemar Makan ikan , Keluarga Berencana, Jaminan Kesehatan Nasional, pendidikan gizi masyarakat termasuk Pendidikan Anak Usia Dini, perlindungan sosial termasuk PNPM, penyediaan air bersih dan sanitasi, pengentasan kemiskinan termasuk BLT bersyarat/PKH, serta pemberdayaan perempuan. “Saya berharap terus bermunculan kegiatan-kegiatan untuk intervensi sensitif lainnya menjadi sebuah kolaborasi yang efektif dan berkesinambungan”, kata beliau.

Gizi Pondasi Penting Dalam Pembangunan

Kekurangan gizi pada awal kehidupan berdampak serius terhadap kualitas SDM di masa depan. Terjadinya kurang gizi menyebabkan kegagalan pertumbuhan, berat badan lahir rendah, kecil, pendek, kurus, serta daya tahan tubuh yang rendah. Dalam perkembangannya seorang anak yang kurang gizi akan mengalami hambatan perkembangan kognitif dan kegagalan pendidikan sehingga berakibat pada rendahnya tingkat produktivitas di masa dewasa.

Berbagai penelitian dan intervensi yang telah dilakukan dalam upaya perbaikan gizi telah memberikan bukti. Gizi merupakan pondasi yang sangat penting dan memiliki peran besar dalam bebagai aspek yang pada. Akhirnya memberikan kontribusi terhadap pembangunan suatu bangsa diantaranya:

1. Investasi gizi pada remaja perempuan dapat meningkatkan statusnya kelak saat menjadi ibu dan bermanfaat bagi keluarga kecilnya sebagai cikal bakal pencetakan sumber daya manusia;
2. Perhatian khusus pada gizi berdampak langsung pada keuntungan di bidang pertanian dengan peningkatan produksi untuk penyediaan kebutuhan pangan bagi masyarakat, dan menjaga keseimbangan lingkungan dengan mempertahankan makan berbasis pangan lokal;
3. Perbaikan gizi merupakan langkah awal dalam pengembangan SDM dan penurunan kemiskinan;
4. Gizi yang cukup dapat memperbaiki kondisi pasca konflik;
5. Program perbaikan gizi merupakan sebuah proses partisipasi yang mengedepankan HAM;
6. Gizi yang cukup meningkatkan imunitas dan berperan pada pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM).

Mempercepat Pelaksanaan Gerakan 1000 HPK

Masalah gizi yang terus terjadi tentunya dapat menjadi faktor penghambat dalam pembangunan nasional. Sehingga investasi gizi dalam hal ini sangat diperlukan untuk memutus lingkaran masalah yang akan berdampak pada kualitas SDM. Masalah gizi yang terjadi di Indonesia terkait erat dengan masalah yang lainnya. Antara lain masalah gizi dan kesehatan ibu hamil dan menyusui, bayi yang baru lahir dan anak usia di bawah dua tahun (baduta), termasuk remaja putri. Kebijakan perbaikan gizi saat ini mulai difokuskan pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dengan pendekatan intervensi spesifik dan sensitif.

Melalui Perpres nomor 42 tahun 2013 dibangun sebuah Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan. Mengedepankan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan. Dilakukan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat dengan prioritas pada 1000 HPK. Arah kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam perbaikan gizi masyarakat meliputi:

1. Peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan, akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi;
2. Peningkatan promosi perlaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene, pengasuhan dan peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi;
3. Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi;
4. Penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik.

Penerapan kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi bertahap dimulai dari membangun komitmen dan kerjasama antar pemangku kepentingan. Selanjutnya Mempercepat pelaksanaan gerakan 1000 HPK. Serta meningkatkan efektifitas dan sumber pembiayaan. Tahapan terakhir adalah memperluas pelaksanaan program, meningkatkan kualitas pelaksanaan dan memelihara kesinambungan kegiatan untuk mencapai indikator hasil yang telah disepakati.

Penanganan Stunting

Stunting saat ini merupakan salah satu masalah gizi yang menjadi fokus untuk ditanggulangi. Indonesia juga termasuk didalam 47 negara dari 122 negara yang mempunyai masalah Stunting pada balita dan Anemia pada wanita usia subur (WUS). Berdasarkan hasil Riskesdas Tahun 2018, prevalensi stunting balita di Indonesia masih 30,86%, sedang di Bali sebesar 21,9%. Artinya, saat ini posisi status gizi balita masih termasuk dalam masalah kesehatan masyarakat.

Masalah gizi kronis pada 1.000 HPK bisa berdampak pada stunting atau bertubuh pendek. Masalah gizi kronis berdampak serius pada anak, misalnya gangguan perkembangan otak, intelegensia (IQ) rendah, dan sistem kekebalan tubuh melemah. Yang perlu diingat adalah, efek stunting dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Anak perempuan yang terlahir kekurangan gizi dan menjadi kerdil saat masa kanak-kanak akan tumbuh menjadi ibu yang kekurangan gizi, yang pada gilirannya melahirkan bayi yang kekurangan gizi juga. Siklus tersebut akan berulang jika tak diputus dengan intervensi yang tepat.

Mengingat 1000 HPK sebagai masa yang memberi peluang sangat luas untuk upaya perbaikan SDM dengan dampak trans-generasi, maka perbaikan gizi pada masa ini menjadi sangat penting dan perlu menjadi prioritas bagi seluruh pihak yang terkait termasuk akademisi. Provinsi Bali memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan intervensi sensitif gizi. Dengan intervensi tersebut diharapkan permasalahan stunting di Bali dapat cepat ditanggulangi.