Workshop Perhitungan Kebutuhan Sdmk Tingkat Provinsi Bali Tahun 2017

Selasa, 06 Juni 2017

Workshop dibuka oleh Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Provinsi Bali mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali di Paragon Resort Hotel Jalan Kampus Unud Jimbaran Bali, workshop dilaksanakan dari tanggal 5 s/d 7 juni 2017, yang diikuti oleh 38 peserta dari kabupaten/kota se-Bali. Adapun narasumber berasal dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Badan PPSDMK Kemenkes RI dan Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Kepala  Bidang SDK I Wayan Widia, SKM, M.Kes Membuka Sekaligus Memberikan Materi Pada Workshop Perhitungan Kebutuhan SDMK Tingkat Provinsi Bali 2017

Salah satu faktor yang sangat berperan dalam pembangunan kesehatan adalah sumber daya manusia kesehatan. Pemenuhan akan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan harus dimulai dari menghitung jenis dan seberapa besar kebutuhannya sampai dengan bagaimana memenuhinya. Untuk itu perlu tersedia tenaga perencana sdm kesehatan yang memiliki9 pengetahuan dan kemampuan dalam perencanaan SDM Kesehatan dengan baik

Isu penting dalam perencanaan SDM Kesehatan antara lain rendahnya kemampuan tenaga perencana SDM Kesehatan baik di Pusat maupun di Daerah. Hal ini akan menghambat akan menghambat jalannya organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karena kebutuhan jenis dan jumlah SDM Kesehatan yang dibutuhkan tidak bisa dihitung dengan baik.

Perkembangan kebijakan yang terkait dengan ketenagaan saat ini adalah penguatan perencanaan SDM Kesehatan. Penyusunan kebutuhan SDMk perlu memperhatikan berbagai factor seperti situasi, kondisi, geografis, demografis, program prioritas, kapasitas produksi dan ketersediaan SDMK, sehingga akan diperoleh SDMK sesuai dengan yang dibutuhkan.


Dalam rangka penguatan perencanaan SDMK, Kementerian Kesehatan RI melalui Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan sudah mengeluarkan kebijakan terkait dengan perencanaan SDM Kesehatan

Berupa Kepmenkes RI Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan di Tingkat Provinsi, Kab/Kota serta Rumah Sakit, namun demikian, implementasi pedoman tersebut belum sesuai dengan tujuannya

Sejalan dengan perkembangan kebijakan ketenagaan (aparatur pemerintah) yang dikeluarkan oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maka perlu dilakukan penyesuaian sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di daerah dan merencanakan SDM Kesehatan