Rakorkesda 2019 Gubernur Bali Instruksikan Yadnya Kepada Seluruh Stakeholder Kesehatan di Bali

Kamis, 28 Februari 2019

“Laksanakan Peraturan Gubernur ini dengan sebaik-baiknya, selurus-lurusnya, setulus-tulusnyasecara berdisiplin dan bertanggung jawab, mendedikasikan diri dengan sepenuh hati kepada Krama Bali yaitu memberikan pelayanan kesehatan terbaik dengan melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan kewenangan lembaganya, sebagai pelaksanaan Yadnya dalam kehidupan; Kepada seluruh penyedia pelayanan kesehatan baik Pemerintah, Pemerintah daerah dan Swasta agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada semuabegitu instruksi Gubernur Bali Wayan Koster dalam membuka Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah dan Launching Peraturan Gubernur Bali 104 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS) yang dihadiri oleh seluruh elemen kesehatan di Bali baik dari pemerintah, swasta, organisasi profesi dan lintas sektor terkait di WIsma Sabha Kantor Gubernur Bali 27 Pebruari 2019.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan kebijakan baru di Bidang Kesehatan yang diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Jamminan Kesehatan Nasional- Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS). Kebijakan dibidang kesehatan ini merupakan salah satu Program Prioritas dari 5 (lima) Bidang Program Prioritas dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana sesuai dengan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” menuju Bali Era Baru. Program Pelayanan Kesehatan JKN-KBS ini merupakan meningkatan pelayanan kesehatan kepada Krama Bali yang berkaitan dengan Jana Kertih, yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Bali yaitu 1 pulau, 1 pola dan 1 tata kelola.

Kebijakan baru ini dikeluarkan setelah mengkaji pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang mengandung beberapa kelemahan/kekurangan antara lain:
a. Memakai rujukan secara bertingkat dan tidak terintegrasi sehingga mengakibatkan:
  • Pasien tidak bisa langsung mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan
  • ­Pasien memerlukan waktu yang lama sewaktu dirujuk ke rumah sakit karena lokasi yang       berjauhan dari rumah sakit yang dirujuk
  • ­Biaya operasional pasien lebih tinggi
  • ­Pelayanan menjadi tidak efektif dan efisien.
b. Dari aspek kepesertaan, hanya menyediakan layanan bagi:
  • ­Penduduk yang membayar premi
  • ­Kartu peserta aktif 2 minggu setelah premi dibayar
  • ­Bayi baru lahir dari Ibu PBI daerah harus didaftarkan 2 minggu setelah lahir
  • ­PBI Daerah dibatasi pelayanan kesehatan dasarnya di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah.
c. Dari aspek iuran, peserta JKN yang menunggak premi tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan
d. Pemberian pelayanan kesehatan hanya terbatas yang diatur dalam Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
e. Tidak menyediakan pelayanan keluhan pasien




Gubernur Bali Wayan Koster Memberikan Sambutan dan Meresmikan Pergub Bali 104 Tahun 2018 Tentang JKN-KBS

Akibat adanya berbagai kelemahan/kekurangan dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan tersebut, pasien penerima manfaat pelayanan seringkali mengalami keterlambatan, hambatan, masalah di fasilitas kesehatan baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang sangat merugikan pasien bahkan tidak mendapat kepastian pelayanan.

Bertitik tolak dari kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan kebijakan baru yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan pelayanan kesehatan dalam JKN dengan nama Jaminan Kesehatan Nasional-Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS) yang diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018. Adapun kelebihan dari kebijakan ini antara lain:
a. Dari aspek kepesertaan dapat menjangkau:
  • ­ Seluruh Krama Bali
  • ­ Kartu langsung aktif pada saat mendaftar menjadi peserta
  • ­ Bayi baru lahir dari Ibu PBI daerah langsung terdaftar otomatis menjadi peserta JKN-KBS
  • ­ PBI Daerah dapat dilayani di fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan swasta
b. Dari aspek iuran, Peserta JKN yang menunggak premi dapat didaftarkan menjadi peserta PBI Daerah dan langsung dapat mengakses pelayanan kesehatan.
c. Dari aspek pelayanan kesehatan, memperoleh manfaat tambahan yang akan dimulai dilaksanakan dalam APBD Perubahan 2019, yaitu:
  • Memperoleh pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer di fasilitas Kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit.
  • ­Bagi pasien gawat darurat memperoleh fasilitas transportasi secara gratis dari tempat tinggal pasien menuju fasilitas kesehatan yang dituju.
  • ­Sistem penanganan keluhan dilakukan secara online dan terintegrasi se-Bali berbasis web dan call center yang tersedia di fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi dan BPJS Kesehatan.
  • ­Memperoleh pelayanan Visum et Repertum secara gratis.
  • ­Memperoleh fasilitas transportasi secara gratis untuk jenasah dari puskesmas/rumah sakit ke alamat paserta JKN-KBS
  • ­Memperoleh pelayanan terapi Hiperbarik (oksigen murni) secara gratis bagi pasien penyelam, luka bakar, dan pasien lainnya yang memerlukan.
d. Menggunakan sistem rujukan baru berupa aplikasi Sistem Rujukan Terintegrasi JKN-KBS.

Anggaran yang diperlukan untuk menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan JKN-KBS adalah sebesar Rp.495.671.353.200,- dengan pola pembagian beban (sharing) yaitu Pemerintah Provinsi sebesar Rp.170.468.649.798,- dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali sebesar Rp.325.202.703.402,-yang sudah disiapkan dalam APBD Tahun 2019. Program Pelayanan Kesehatan JKN-KBS menjangkau sebanyak 4.192.457 Krama Bali dari total penduduk Bali yang berjumlah 4.245.108 atau telah melampaui target minimum 95% Universal Health Coverage (UHC).

Selain Pelaksanaan JKN-KBS Gubernur Bali mengingatkan untuk Program Kesehatan tidak selesai sampai disini, masih ada Program Kesehatan lainnya yang juga harus cepat diselesaikan antara lain peningkatan sarana dan prasarana di Puskesmas dan Rumah Sakit, Penempatan Dokter Spesialis Kandungan di Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi, Peningkatan kelas Rumah Sakit di Bali minimal B atau menjadi Rumah Sakit Internasional, Mobil Pelayanan Kesehatan Keliling (Ambulans) di setiap kecamatan yang membutuhkan, Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional (Usadha Bali) untuk mendongkrak pariwisata di Bali dan Pengembangan sistem database riwayat kesehatan berbasis kecamatan dengan penerapan smart island terintegrasi.