Pemutakhiran Data 2019 Dukung Misi Gubernur Bali Wujudkan Satu Data Kesehatan di Provinsi Bali

Jumat, 22 Februari 2019

Salah satu misi Gubernur Bali yaitu mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan menuju visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang jika diterjemahkan adalah penerapan sistem informasi kesehatan di Provinsi Bali dengan satu data kesehatan terintegrasi dalam mendukung one island one management.  Satu data ini jika ditelusuri bersumber dari laporan-laporan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama seperti Puskesmas, Klinik dan lain sebagainya, Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut seperti Rumah Sakit dan lain sebagainya di Provinsi Bali yang dituangkan dalam satu buku yaitu Profil Kesehatan Provinsi Bali dengan memperhatikan Capaian Standar Pelayanan Minimal Daerah. Untuk mendukung misi tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengadakan pertemuan Pemutakhiran Data 2019 yang dilaksanakan di Mercure Resort Sanur Denpasar 19-21 Februari 2019. 

Data dan informasi merupakan sumber daya yang sangat strategis bagi suatu organisasi yang melaksanakan prinsip-prinsip manajemen modern. Di bidang kesehatan, kebutuhan akan data dan informasi yang evidence based  sangat penting bagi kita. Data dan informasi bidang kesehatan diperoleh melalui penyelenggaraan sistem informasi kesehatan baik dari fasilitas pelayanan kesehatan, unit-unit kesehatan lainnya, sektor terkait maupun dari berbagai hasil survey.

Desentralisasi di bidang kesehatan membawa implikasi terhadap meningkatnya kebutuhan akan data dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan di daerah. Wewenang dan peran pemerintah daerah yaitu kabupaten/kota menjadi lebih besar termasuk dalam pengelolaan data dan informasi.



Peserta Mengikuti Pertemuan Pemutakhiran Data 2019 yang dimulai dengan Sambutan Kadiskes Bali, Pemaparan Narasumber Pusat, Tanya Jawab dan Desk Kesesuaian Data Profil Kesehatan 

Permasalahan di bidang data setiap tahunnya adalah masalah ketepatan dan konsistensi data yang berimbas kepada kualitas data itu sendiri. Untuk itu perlu adanya komitmen tinggi dari pemegang kebijakan baik di kabupaten/kota maupun Provinsi tentang ketepatan waktu pengumpulan dan konsistensi yang dapat dilaksanakan dalam bentuk validasi data rutin, yang dilaksanakan mulai dari tingkat kab/kota hingga ke provinsi.


Foto Bersama Peserta dengan Kadiskes Bali, Komitmen Untuk Wujudkan Satu Data Kesehatan di Bali

Pertemuan dibuka dengan sambutan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya, MPPM yang sekaligus memaparkan tentang Kebijakan SIK di Provinsi Bali. Dalam sambutannya beliau mengatakan “Data yang berkualitas akan menghasilkan profil kesehatan yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai salah satu publikasi data dan informasi dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan kesehatan berkelanjutan, Saya yakin dengan kegiatan Pemutakhiran dan Validasi data ini serta di dukung semangat kerjasama dan kerja keras dari Saudara semua akan menghasilkan data-data yang akurat, berkualitas dan dapat dipertangungjawabkan dalam bentuk Buku Profil Kesehatan untuk mendukung Visi Misi Gubernur Bali dalam mewujudkan satu data kesehatan di Provinsi Bali”. Selain itu Kadiskes Bali juga mengingatkan kepada Kabupaten/Kota yang capaian SPM nya belum 100% untuk segera mengevaluasi kegiatan agar di tahun berikutnya bisa terealisasi menjadi 100% sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Diikuti oleh lintas sektor terkait seperti Bappeda Provinsi Bali, RSUD di 9 Kab/Kota, Biro Pusat Statistik Bali, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi pertemuan ini menggunakan model desk antara pemegang program provinsi dengan Kabupaten/Kota. Pertemuan ini juga mendatangkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI yaitu Ibu Indah yang mememberikan materi tentang Juknis Penyusunan Profil 2018 dan Mengulas Tabel-tabel Profil 2018 secara satu persatu disertai dengan penjelasan Definisi Operasional dan tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Setelah itu pertemuan dilanjutkan dengan desk antara pemegang program di Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai didapatkan kesesuaian data dimasing-masing Tabel Profil