Dukung Satu Data Kesehatan Terintegrasi di Bali Diskes Adakan Workshop SIKDA

Jumat, 27 April 2018

Dalam pelaksanaan penguatan SIK Terintegrasi untuk menuju SATU DATA yang merupakan prinsip-prinsip dasar untuk mengelola dan menyelenggarakan data yang akuntabel dan berintegritas, maka harus dipenuhi satu standar data, satu metadata baku dan satu portal data, oleh karena itu dikembangkanlah aplikasi Sistem Kesehatan Daerah (SIKDA) untuk menjawab kebutuhan tersebut. Untuk memantapkan penerapan SIKDA satu data di masing-masing Daerah dilaksanakan Workshop SIKDA selama 3 Hari (25-27 April 2018) di Neo Hotel Denpasar yang diikuti oleh seluruh petugas SIKDA di Puskesmas dan Daerah di 3 Kab/Kota yaitu Denpasar, Tabanan dan Bangli.

Aplikasi Sistem Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik telah dikembangkan sebagai sarana untuk mengumpulkan data hasil kegiatan Puskesmas. Sikda Generik juga merupakan salah satu upaya Kementerian Kesehatan dalam menerapkan standarisasi Sistem Informasi Kesehatan sehingga dapat tersedia data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat dan cepat dalam mengambil kebijakan di bidang kesehatan baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan mendayagunakan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK).

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi I Made Suwitra, SKM, M.Si membuka pertemuan dan memberikan materi terkait Kebijakan SIKDA di Provinsi Bali. Dalam pemaparannya beliau berpesan bahwa jangan berhenti untuk melakukan inovasi Teknologi Informasi di Bidang Kesehatan terutama TIK yang terintegrasi satu data karena kedepannya TIK akan menjadi prioritas utama dalam pengembangan seluruh kegiatan usaha dan pemerintahan di Provinsi Bali. Selain itu juga dukungan dari Kab/Kota untuk memanfaatkan penuh SIKDA ini di tiap-tiap Puskesmas karena telah diperbaharui dan dikembangkan secara SATU DATA terintegrasi.


Pelaksanaan Workshop SIKDA 2018 untuk 3 Kabupaten/Kota Antara Lain Denpasar, Tabanan dan Bangli


Permasalahan di Provinisi Bali, dimana sebagian pengelola data puskesmas di Kabupaten/Kota masih mengolah data secara manual, dan sebagian lagi masih menggunakan Sistem Informasi Puskesmas selain SIKDA Generik. Namun diharapkan, sekarang ini tidak lagi mempermasalahkan Sistem Informasi Puskesmas apa yang digunakan, tetapi  bagaimana data tersebut bisa dialirkan ke Kementerian Kesehatan sehingga  kita bisa  memanfaatkan data bersama. Terkait keamanan informasi semua data kesehatan ada di server Kementerian Kesehatan sehingga data tidak mudah disalahgunakan. Secara umum, workshop ini bertujuan untuk menyosialisasikan SIKDA Generik agar dapat diimplementasikan di Puskesmas.

Dalam pertemuan ini juga menghadirkan narasumber pusat yang memperkenalkan SIKDA ver. 1.4. Keunggulan dari SIKDA ver 1.4 ini selain bisa diakses dimana saja (online) juga sudah menerapkan konsep SATU DATA. Fitur-fitur untuk input data sudah menyesuaikan dengan proses yang berlangsung di tiap-tiap puskesmas mulai dari entri pasien sampai dengan pengobatan dan rekam medisnya. Aplikasi ini juga sudah terintegrasi dengan P-Care (aplikasi BPJS). Kekurangan dari aplikasi ini adalah aplikasi ver 1.4 tidak menyediakan versi offline jadi akan mengalami kesulitan apabila proses penginputan dilakukan di daerah yang kurang bagus koneksi internetnya. Namun hal ini dapat diatasi dengan mengirimkan data manual dalam bentuk excel ke Pusdatin Kemenkes RI. Selain itu juga arahan Sekretaris Dinas Kesehatan dalam memberikan pemaparan adalah dengan menganggarkan kebutuhan optimalisasi jaringan internet pada DAK (Dana Alokasi Khusus) ataupun APBD daerah. Kerjasama dengan Dinas Kominfo di masing-masing daerah juga harus diperkuat.

Pertemuan ini juga menghasilkan Rencana Tindak Lanjut baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kab/Kota dan Puskesmas. RTL di tingkat Pusat antara lain: 1) Menambahkan menu Pustu pada Aplikasi Sikda Generik  2) Menambahkan menu edit/hapus pada pendaftaran pasien  dan menu stok obat 3) Menambahkan menu Puskesmas Keliling 4) Memunculkan harga obat di laporan (LB) 4) View obat rujukan ke poli lain (agar tidak duplikasi) 5) Menambahkan Pencarian by Family Folder 6) Mengakomodir menu rawat inap 7)Mengakomodir menu antrian pada SIK Puskesmas lama 8) Memunculkan menu laporan Tahunan dan Setiap ada perubahan, penambahan atau pengembangan format laporan puskesmas, Kabupaten, Provinsi selain tersebut diatas agar bersurat ke Pusdatin. Untuk Tingkat Provinsi antara lain : 1) Advokasi pengadaan perangkat SIK dan Internet untuk Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui DAK  2) Melakukan pembinaan, monitoring dan Evaluasi  implementasi SIKDA di kabupaten/kota di wilayahnya (akan menjadi salah satu syarat penilaian akreditasi Puskesmas 3)Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan pusat terhadap permasalahan Sikda Generik dan 4) Membuat regulasi penggunaan sikda generik bersama kab/kota. RTL yang dihasilkan dihasilkan Tingkat Kab/Kota antara lain : 1) Menyusun rencana pengadaan perangkat SIK dan Internet untuk Kabupaten/Kota dan Puskesmas melalui DAK 2) Melakukan pembinaan, monitoring dan Evaluasi implementasi SIKDA di ke Puskesmas di wilayahnya  3) Koordinasi dengan Provinsi dan pusat terhadap permasalahan Sikda Generik 4) Menyurati Pusdatin untuk pengembangan sikda generik sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota dan untuk briging dengan P-Care mll Dinas Kesehatan Provinsi. Sedangka di Tingkat Puskesmas antara lain :  1) Mengimplementasikan Sikda Generik di Wilayah Kerja Puskesmas Masing-masing  2) Menyampaikan permasalahan sikda generic ke Kabupaten/Kota untuk dikoordinasikan dengan Provinsi dan Pusat dan 3) Mengusulkan ke Kabupaten/Kota pengadaan perangkat SIK puskesmas dan internet melalui DAK.