Diskes Ajak Kabupaten Kota Percepat UHC Dengan Peningkatan Kepesertaan JKN

Senin, 23 April 2018

Universal Health Coverage (UHC) merupakan salah satu program penting dalam rangka menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh penduduk berdasarkan konsep Equity (Keadilan), yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan suatu Negara. Salah satu program yang mendukung UHC adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mewajibkan bahwa setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan kesehatan serta sistem perlindungan sosial yang memadai bagi seluruh warga negaranya, dengan fokus utama diberikan terhadap kelompok masyarakat miskin. Untuk mempercepat pencapaian UHC di Bali tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Bali melaksanakan pertemuan terkait Kebijakan Daerah Dalam Mempercepat UHC (23/04/2018) yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Lantai III Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang dihadiri oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota, Dinas Sosial Kab/Kota, BPJS Kesehatan dan Lintas Sektor/Lintas Program.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya, MPPM membuka pertemuan tersebut dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi adalah masih ada penduduk yang belum menjadi peserta JKN di Bali dan adanya penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI). Untuk itu peran Dinas yang terkait dengan validasi data kependudukan seperti Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB di masing-masing Kab/Kota harus bersinergi dan menghasilkan data yang benar-benar valid sehingga pembiayaan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tepat menyasar pada masyarakat tidak mampu.

Bali sebagai salah satu daerah tujuan wisata terbaik dunia menargetkan UHC bagi setiap penduduknya di masing-masing Kabupaten/Kota pada Tahun 2019. Capaian Kepesertaan JKN Provinsi Bali dari data BPJS Kesehatan sampai dengan 31 Maret 2018 mencapai 76,31 %.  Hanya 1 Kabupaten/Kota yang sanggup mencapai UHC di Provinsi Bali yaitu Kabupaten Badung dengan Kepesertaan JKN mencapai 133,02 %. Dalam waktu dekat akan ada 2 kabupaten/Kota yang sanggup untuk mencapi UHC di Tahun 2019 yaitu Kota Denpasar (90,75 %) dan Kabupaten Klungkung (91,94 %). Berarti masih ada 6 Kabupaten kepesertaan JKN nya dibawah 90 % dan harus didorong untuk segera  ditingkatkan kepesertaannya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya, MPPM Mengimbau Pada Seluruh Kab/Kota Untuk Mempercepat Peningkatan Kepesertaan JKN Dalam Rangka Mewujudkan UHC di Tahun 2019

Seperti yang diketahui adanya penurunan pendapatan di Provinsi Bali di Tahun 2018 berpengaruh terhadap dana APBD  yang dialokasikan  untuk penambahan kuota PBI yang diusulkan oleh masing-masing Kab/kota. Dana tersebut mengalami rasionalisasi sehingga tidak mampu memenuhi tambahan usulan Kab/kota terkait kuota PBI tersebut. Solusi yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing Kab/Kota adalah mendorong perusahaan swasta untuk mendaftarkan pegawainya (dalam hal ini dikategorikan Pekerja Penerima Upah (PPU). Fakta yang terjadi dilapangan adalah banyak perusahaan swasta yang belum mengikutsertakan pegawainya sebagai peserta JKN. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Perijinan harus tegas dalam menyikapi masalah tersebut yaitu dengan menetapkan peraturan yang tidak memperpanjang ijin perusahaan swasta apabila seluruh pegawainya belum didaftarkan menjadi peserta JKN. Apabila hal ini dapat terpenuhi diharapkan dapat menutupi ketidakmampuan daerah dalam memenuhi kuota PBI yang diusulkan. Selain itu solusi lain yang dapat dilaksanakan adalah dengan tidak merasionalisasi anggaran untuk alokasi penambahan kuota PBI masing-masing Kab/Kota dimana Kepala Daerah baik Gubernur dan Bupati/Walikota membicarakan masalah ini dan menerapkan peraturan/kebijakan yang tidak merasionalisasi anggaran APBD untuk alokasi kuota PBI daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali memberikan solusi dalam pertemuan tersebut yaitu Kabupaten/Kota tetap dapat mengusulkan kembali penambahan kuota PBI daerah di Tahun 2018 pada APBD Perubahan dengan meminta permakluman BPJS Kesehatan jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran iuran sampai dengan Bulan Oktober-November 2018