Dinkes Laksanakan Sosialisasi Cdob Bagi Sarana Distribusi Obat

Kamis, 21 September 2017

Pada Tanggal 19-20 September 2017 Dinas Kesehatan Provinsi Bali Melaksanakan Pertemuan Review E-Report PBF dan Sosialisasi CDOB Bagi Sarana Distribusi Obat. Pertemuan yang bertempat di Artotel Sanur, Denpasar dibuka oleh Kabid SDK (I Wayan Widia, SKM., M.Kes) Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan di Dampingi oleh Narasumber dari Kemenkes dalam hal ini Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian. Dalam sambutanya Kabid SDK menyatakan bahwa Obat dan perbekalan kesehatan merupakan komponen yang tak tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Kemudahan dalam memperoleh obat yang dibutuhkan, dalam jumlah yang mencukupi dan harga yang terjangkau merupakan salah satu faktor dalam mendukung pemerintah menjalankan program JKN. Pedagang Besar Farmasi sebagai sarana distribusi obat yang memiliki tanggungjawab di dalam pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat-obatan dari Industri Farmasi kepada fasilitas kesehatan memiliki peran penting demi mendukung suksesnya program JKN. Pedagang Besar Farmasi yang berperan sebagai penyalur obat harus dapat menjamin mutu obat selama distribusi sehingga dapat melindungi masyarakat dariperedaran obat yang tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena itu maka PBF sebagai sarana distribusi obat harus dapat memenuhi standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) merupakan upaya cara distribusi / penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Obat berbeda dengan komoditi lainnya. Distribusi obat yang tidak sesuai dengan standar CDOB dapat menyebabkan stabilitas obat terganggu sehingga khasiat obat menjadi hilang atau bahkan dapat membahayakan kesehatan jika tetap dikonsumsi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi pasal 15 menyebutkan bahwa setiap PBF atau PBF Cabang harus melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat sesuai dengan CDOB yang ditetapkan. Namun, masih ditemukan banyak kendala dalam pelaksanaan CDOB di sarana distribusi. Kurangnya tenaga yang kompeten karena seringnya terjadi pergantian apoteker yang terlatih, fasilitas di sarana distribusi yang tidak terawat dan masih kurang, serta kepatuhan para pekerja dalam melaksanakan dokumentasi dan protap menjadi salah satu alasan mengapa tidak terlaksananya CDOB di sarana distribusi
Kepala SDK Dinkes Bali Didampingi Oleh Narasumber dari Kemenkes RI dan Kasie Farmasi Dinkes Bali Membuka Pertemuan Sosialisasi CDOB dan Review E-Report

Melihat kondisi tersebut maka diharapkan  dengan adanya pertemuan ini, tenaga kesehatan dan penanggung jawab teknis sarana distribusi obat mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai CDOB sehingga dapat memahami pentingnya pelaksanaan CDOB dalam menjamin keselamatan pasien (patient safety). Selain itu pertemuan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi antara pemerintah dengan penanggung jawab teknis sarana distribusi obat untuk mencapai upaya pemecahan terhadap kendala-kendala yang dihadapi sarana distribusi obat dalam penerapan CDOB, sehingga diharapkan semua sarana distribusi obat nantinya menerapkan CDOB dalam melaksanakan kegiatannya.

Selain pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan sarana distribusi juga harus memiliki kesadaran dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatannya. Bentuk pengawasan sendiri yang dilakukan oleh PBF adalah dengan melakukan dokumentasi kegiatan yang salah satunya adalah membuat laporan kegiatan distribusi. Pelaporan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh PBF sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1148 tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi dan Perubahannya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 34 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 Tahun 2017.

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian telah mengembangkan suatu sistem pelaporan melalui elektronik yaitu sistem e-Report PBF. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memudahkan sarana dalam hal melaporkan kegiatan distribusi obat sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan validitas data yang dilaporkan oleh PBF. Berbagai upaya telah dilaksanakan salah satunya adalah sosialisasi dan pembinaan kepada sarana Pedagang Besar Farmasi yang sampai sekarang masih terus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan. Peserta pada pertemuan ini sebanyak 44 orang, yang terdiri dari petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Penanggung Jawab PBF, perwakilan GP Farmasi dan PD IAI Bali dan petugas Dinas Kesehatan Provinsi Bali.