Dinkes Bali Perkuat Manajemen dan Etik Hukum Rumah Sakit BLUD

Jumat, 12 Oktober 2018

Perkembangan pengelolaan Rumah Sakit aspek manajemen maupun operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan sehingga perlu menyusun prioritas pengelolaan dan perkembangannya dan setiap komponen organisasi bergerak searah, sinergis menuju tujuan keseluruhan organisasi. Rencana Strategis merupakan perangkat strategis bagi manajemen untuk memandu dan mengendalikan arah gerak organisasi menuju tujuannya. Melihat pentingnya pemahaman terkait penerapan Rencana Strategis (Renstra) bagi pengelolaan Rumah Sakit maka Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengadakan Pertemuan Penguatan Manajemen RS (Renstra Dan Remunerasi) Bagi Satker Blud Dan Pertemuan Etik Hukum (KEH) selama 2 hari (11-12 Oktober 2018) bertempat di Puri Dalem Hotel Denpasar.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya, MPPM membuka pertemuan tersebut yang dihadiri oleh 10 Rumah Sakit Pemerintah baik dari Provinsi dan Kabupaten/Kota yang statusnya BLUD. Dalam sambutannya Kadiskes Bali menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini dan berharap pihak manajeman Rumah Sakit dapat memiliki pemahaman yang baik tentang renstra maupun remunerasi dalam pelaksanaan BLUD. Dalam persyaratan administratif penetapan sebagai BLU salah satunya adalah resntra sehingga penyusunan renstra sangat mutlak sebagi dasar anggaran BLU.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Menekankan Pentingnya Renstra Dalam Perencanaan Layanan BLU di Rumah Sakit 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dengan demikian BLUD merupakan lembaga di pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat jenis Quasi Public Goods yaitu perangkat daerah yang dalam operasionalnya sebagian dari APBD dan sebagian lagi dari hasil jasa layanan yang diberikan, sifatnya tidak semata-mata mencari keuntungan (not for profit).

Rumah Sakit sebagai salah satu layanan BLUD adalah institusi pemberi pelayanan yang secara moral, etika, dan hukum memiliki konsekuensi atas pelayanan yang diberikan kepada pasien, petugas yang bekerja di Rumah Sakit dan juga masyarakat sekitar. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan yang terstandar, efektif dan bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sumber daya manusia pekerja di Rumah Sakit juga harus memiliki standar kompetensi sesuai profesinya masing-masing dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan sejawat maupun dengan pasien atau keluarga pasien.

Sebagai upaya atas segala kewajiban yang diberikan oleh Rumah Sakit, maka Rumah Sakit berhak untuk mendapatkan bayaran sesuai pola tariff yang ditetapkan. Imbalan jasa tersebut digunakan oleh Rumah Sakit untuk operasional baik pembiayaan untuk sarana prasarana dan pembiayaan jasa sumber daya manusia yang bekerja.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap organisasi menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana tahunan, dasar penilaian kinerja kepala SKPD, dan menjadi acuan penyusunan LAKIP.