DINKES ADAKAN KOORDINASI EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BERSUMBER APBN TAHUN 2016

Sabtu, 19 Nopember 2016

“Memperhatikan betapa pentingnya pelaporan dan pengendalian tersebut untuk menciptakan suatu perencanaan yang baik dalam sebuah proses pembangunan, secara berkesinambungan maka Koordinasi Perencanaan dan Pelaporan Kinerja, menjadi pilihan yang tepat dan strategis” Begitu pesan dalam sambutan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya, MPPM yang sekaligus membuka kegiatan koordinasi evaluasi pelaksanaan program/kegiatan bersumber APBN Tahun 2016, bertempat di Puri Dalem Hotel dari tanggal 17-18 Nobember 2016.

Diikuti sebanyak 35 peserta yang terdiri dari RS Mata Bali Mandara, RS Jiwa Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan serta RS Kabupaten/Kota. Tujuan diadakannya kegiatan ini ialah untuk untuk mengetahui gambaran tentang evaluasi pelaksanaan program pembangunan kesehatan serta sebagai wujud koordinasi dan media diskusi tentang kebijakan-kebijakan yang baru dalam penyusunan evaluasi RKA-KL Tahun 2016. Selain itu juga terinformasinya sistem monitoring dan evaluasi program kesehatan, kebijakan – kebijakan yang terkait dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan kesehatan dan tersusunnya suatu komitmen bersama dalam meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kesehatan.


Dihari pertama Kegiatan dibuka dengan pemaparan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali tentang evaluasi dan capaian program/kegiatan di Bidang Kesehatan Tahun 2016. Dalam paparannya Kadiskes berharap agar seluruh lintas sektor kesehatan di kab/kota baik itu Dinas Kesehatan dan RSUD mengakselerasi evaluasi capaian progam/ kegiatan sehingga dapat membantu dalam percepatan pembangunan kesehatan di daerah masing-masing. Program/kegiatan tersebut harus disesuaikan dengan isu strategis kesehatan yang berkembang di daerahnya masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan I Made Suwitra, SKM, M.Si tentang Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Dan Dak Provinsi Bali Tahun 2016. Dihari Kedua dilanjutkan dengan pemaparan dari Ka. Sub Bagian Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI yang dalam hal ini diwakili oleh Staff Sub Bagian TU Sulaeman, S.Sos tentang Kebijakan Sistem Pelaporan Apbn 2016 Dan Perencanaan 2017.

Diakhir kegiatan ditarik kesimpulan dan rencana tindak lanjut antara lain adanya komitmen bersama dalam penyampaian laporan seperti laporan dekonsentrasi, laporan E-Monev Bappenas dan Laporan DAK ke Dinas Kesehatan Provinsi Bali secara tepat waktu dan diharapkan adanya komunikasi secara rutin antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota